JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dari 14 orang yang diamankan, 11 di antaranya kini resmi ditahan setelah ditemukan bukti yang cukup.
Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat yang merasa dirugikan. "Tenaga kerja adalah tulang punggung perekonomian negara. Kualitas tata kelolanya sangat krusial, apalagi saat ini Indonesia sedang berada di periode bonus demografi," ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Setyo menjelaskan, praktik pemerasan ini sangat ironis. Tarif resmi sertifikasi K3 hanya Rp275.000. Namun, para pekerja dan buruh dipaksa membayar hingga Rp6 juta. "Biaya ini dua kali lipat rata-rata upah minimum regional (UMR) yang diterima pekerja," tegasnya.
Kronologi dan Modus Pemerasan
Praktik rasuah ini dilakukan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan sertifikasi K3 bagi mereka yang tidak membayar lebih. Setyo menambahkan, dugaan pemerasan ini telah berlangsung sejak tahun 2019.
"Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan masyarakat. Ini adalah bentuk kontribusi konkret publik dalam pemberantasan korupsi," kata Setyo.
Pada Rabu dan Kamis, 20-21 Agustus 2025, tim KPK bergerak secara paralel di beberapa lokasi di Jakarta dan mengamankan 14 orang. Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yaitu:
* IBM, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 (2022-2025)
* GAH, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022-sekarang)
* SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 (2020-2025)
* AK, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020-sekarang)
* IEG, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (2024-2029)
* FRZ, Dirjen Binas Naker dan K3 (Maret 2025-sekarang)
* HS, Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
* SKP, Subkoordinator
* SUP, Koordinator
* TEM, pihak dari PT KEM Indonesia
* MM, pihak dari PT E Indonesia
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.
Barang Bukti dan Aliran Dana
Dalam operasi ini, tim KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa:
* 15 unit mobil (12 dari IBM, 1 dari SB, 1 dari HS, dan 1 dari GAH)
* 7 unit motor (6 dari IBM dan 1 dari IEG)
* Uang tunai sekitar Rp70 juta dan US$2.201
"Jumlah barang bukti ini relevan dengan dugaan bahwa praktik pemerasan sudah terjadi sejak beberapa periode, diperkirakan dari tahun 2019," jelas Setyo.
KPK menemukan adanya aliran uang dari selisih pembayaran sertifikasi yang diterima oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan jasa K3 (PJK3), yang seharusnya sesuai dengan tarif resmi. Total uang yang mengalir ke berbagai pihak mencapai sekitar Rp81 miliar.
* IBM diduga menerima Rp69 miliar (2019-2024), yang digunakan untuk belanja, hiburan, uang muka rumah, serta pembelian aset dan penyertaan modal di tiga perusahaan terafiliasi PJK3.
* GAH diduga menerima Rp3 miliar (2020-2025), yang sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk pembelian mobil senilai Rp600 juta.
* SB diduga menerima Rp3,5 miliar (2020-2025) dari 80 perusahaan PJK3.
* AK diduga menerima Rp5,5 miliar (2021-2024), yang sebagian mengalir ke pejabat lain, termasuk IEG sebesar Rp3 miliar, FRZ dan HR sebesar Rp75 juta per minggu, serta HS lebih dari Rp1,5 miliar.
Penjelasan Pasal dan Potensi Pengembangan
Wakil Ketua KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan alasan penggunaan Pasal 12 huruf E dan Pasal 12 huruf B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang biasanya jarang diterapkan dalam OTT.
"Para buruh yang mengajukan sertifikasi K3 ini sebetulnya sudah memenuhi syarat. Namun, oknum pejabat ini mempersulit dan memperlambat prosesnya demi meminta uang. Ini berbeda dengan penyuapan," kata Asep.
Asep menambahkan, penerapan pasal pemerasan ini menjadi terobosan hukum yang diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk berani melaporkan jika merasa diperas dalam pelayanan publik. "Masyarakat yang melaporkan tidak akan menjadi tersangka," tegasnya.
Mengenai potensi pengembangan kasus, Asep memastikan tim penyidik akan terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat dan menteri pada periode sebelumnya. "Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain," pungkasnya.