Krisis Politik di Guinea: Tiga Partai Besar Dibekukan Jelang Referendum Konstitusi

Sabtu, 23/08/2025
Krisis Politik di Guinea: Tiga Partai Besar Dibekukan Jelang Referendum Konstitusi
Doumbouya yang naik ke tampuk kekuasaan lewat kudeta militer pada Agustus 2021 ( Dok Al Jazeera )

Conakry – Suhu politik di Guinea semakin memanas menjelang referendum konstitusi pada 21 September mendatang. Pemerintah transisi di bawah kepemimpinan Mamadi Doumbouya baru saja menangguhkan tiga partai oposisi utama selama 90 hari.

Langkah ini menuai kecaman keras karena dianggap melemahkan demokrasi dan menutup ruang bagi oposisi untuk berpartisipasi dalam proses politik. Jika konstitusi baru lolos, Doumbouya yang naik ke tampuk kekuasaan lewat kudeta militer pada Agustus 2021 akan memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai presiden, meski sebagian besar partai oposisi dilarang ikut serta.

Bagi kubu oposisi, keputusan ini menghapus semua janji transisi menuju pemerintahan sipil yang sebelumnya digaungkan Doumbouya. Salah satu partai yang terkena larangan bahkan merupakan partai milik mantan presiden Alpha Condé. Dengan pembekuan ini, mereka dilarang melakukan kampanye, menggelar aksi massa, hingga menyuarakan aspirasi di media sosial.

Kondisi ini semakin memicu ketegangan karena oposisi sebelumnya berencana menggelar aksi protes di jalanan. Namun, dengan dalih keputusan administratif, junta militer kini bisa mengategorikan aksi demonstrasi sebagai tindakan ilegal dan menindak dengan kekuatan keamanan.

Situasi di Guinea mencerminkan tren yang terjadi di sejumlah negara Afrika Barat dan Tengah. Di Mali, seluruh partai politik telah dibubarkan, sementara di Kamerun, menjelang pemilihan presiden, banyak kandidat oposisi didiskualifikasi dengan alasan hukum.

Para pengamat menilai, langkah-langkah ini merupakan upaya sistematis untuk membungkam suara rakyat dan merusak proses demokrasi. Sementara itu, kelompok masyarakat sipil khawatir Guinea tengah menuju konsolidasi kekuasaan militer jangka panjang, alih-alih transisi menuju pemerintahan sipil seperti yang dijanjikan.

Tags

Terkini