Tokyo – Wacana pemerintah Jepang untuk memberlakukan pajak baru guna membiayai perbaikan infrastruktur yang menua memicu kontroversi luas di kalangan publik maupun parlemen. Isu ini mencuat setelah Asahi Shimbun melaporkan secara eksklusif bahwa pemerintah tengah mengkaji rencana pungutan pajak dari pengguna kendaraan bermotor, yang hasilnya akan diarahkan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, serta jaringan air dan sanitasi.
Langkah ini disebut-sebut sebagai pengganti dari pajak bensin sementara (暫定税率 / zantei zeiritsu) yang saat ini sedang dipertimbangkan untuk dihapus pasca hasil pemilu majelis tinggi. Namun, publik menilai kebijakan baru ini hanyalah “mengganti nama” pajak lama.
“Kalau akhirnya diganti dengan pajak lain, rasanya seperti dipermainkan. Lebih baik langsung hapuskan saja pajak bensin seperti janji sebelumnya,” ujar salah satu warga Tokyo.
Di parlemen, partai oposisi pun melayangkan kritik keras. Seorang anggota DPR dari kubu oposisi menilai kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memahami tuntutan rakyat terkait penghapusan pajak bensin.
“Kalau berita ini benar, itu sangat tidak pantas. Sebelum menambah beban baru, mestinya lakukan reformasi struktural dan efisiensi anggaran terlebih dahulu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Partai Demokrat Konstitusional, Kenta Izumi, menyatakan masih menunggu klarifikasi resmi. “Saya hanya mendengar sebagian dari kabar tersebut, jadi belum bisa berkomentar lebih jauh,” katanya.
Pajak bensin sementara sendiri awalnya diberlakukan lebih dari 50 tahun lalu untuk membiayai pembangunan jalan di era pertumbuhan ekonomi tinggi Jepang. Namun, seiring waktu, penerapannya berubah menjadi sumber dana umum yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan negara.
Kini, dengan banyaknya infrastruktur penting seperti jembatan dan terowongan yang dibangun sejak era 1960-an mulai menua, kebutuhan biaya perawatan semakin mendesak. Pemerintah menilai pengguna kendaraan layak ikut menanggung beban tersebut, meski ide ini memicu resistensi keras.
Di sisi lain, janji kampanye kubu pemerintah untuk memberikan tunjangan tunai ¥20.000 per wargamasih menemui jalan buntu karena kurangnya dukungan oposisi. Begitu pula usulan oposisi terkait pemotongan pajak dan iuran sosial yang masih sulit diwujudkan akibat perbedaan pandangan politik.
Bagi rakyat Jepang, polemik ini menambah rasa frustrasi. “Rasanya pajak yang harus dibayar sudah terlalu banyak. Harusnya dipikirkan lagi bagaimana meringankan beban rakyat, bukan menambahnya,” ungkap seorang warga di Tokyo.