Jakarta – Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali memanas. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (28/8/2025), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli bahasa dari Universitas Indonesia (UI).
Ahli yang berlatar belakang pendidikan S1 bahasa Indonesia serta S2 dan S3 linguistik itu menjelaskan adanya unsur ancaman dan pemerasan dalam percakapan yang dijadikan bukti.
Relasi Kuasa dan Komentar Negatif
Menurut ahli, relasi kuasa tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga faktor sosial seperti jarak, pengaruh, dan popularitas. Dalam kasus ini, terdakwa yang memiliki banyak pengikut di media sosial dinilai memiliki posisi kuasa lebih tinggi.
“Kalau seseorang dengan banyak viewers menyebut orang lain dengan kata-kata negatif seperti dokter penipu atau kurus abu-abu, maka posisi kuasanya lebih tinggi karena kata-katanya didengar banyak orang,” jelasnya.
Ia juga menyebut interaksi tersebut melibatkan pihak lain yang tergabung dalam “grup performatif”, termasuk individu bernama Ismail.
“Hancur Kredibilitas” Dinilai Sebagai Ancaman
Dalam sidang, JPU membacakan salah satu potongan percakapan: “bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter jamin.”
Ahli menegaskan kalimat tersebut merupakan bentuk ancaman.
“Akibat buruknya jelas, yaitu hancurnya kredibilitas sebagai dokter. Itu termasuk ancaman,” ujarnya di hadapan majelis hakim.
Permintaan Uang Dinilai Pemerasan
Ahli juga menyebut permintaan uang oleh terdakwa bersifat paksaan. “Sekalipun ada negosiasi soal nominal, tetap saja ada unsur paksaan karena ada konsekuensi bila tidak dipenuhi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pemerasan.
Perdebatan dengan Pengacara Nikita
Sidang kemudian memanas ketika tim pengacara Nikita Mirzani mempermasalahkan keterangan ahli. Perdebatan sengit pecah saat pengacara bertanya tentang makna kata “sepakat”.
“Saya sama Anda sepakat akan memberikan uang Rp4 miliar. Artinya apa?” tanya pengacara.
Ahli menjawab bahwa sepakat berarti kedua pihak setuju. Namun, ia menambahkan kesepakatan bisa bersifat negatif jika didasari pemerasan. Jawaban itu memicu adu argumen.
“Saya hanya bertanya makna sepakat, tidak soal pemerasan,” tegas pengacara.
“Saya bicara konteks kasus ini,” balas ahli.
Ketegangan meningkat saat pengacara menanyakan apakah ahli sudah membaca dakwaan. Ahli menjawab tidak, dan situasi ruang sidang sempat ricuh.
“Mohon maaf, ahli bahasa ini bicara pidana, pemerasan, segala macam. Memang dia tidak ada yang benar,” kata pengacara dengan nada tinggi.
Hakim Luruskan Suasana
Majelis hakim kemudian turun tangan. “Kita ini dinilai publik. Jangan konfrontatif, jangan saling debat. Ahli hanya memberi pendapat, soal diterima atau tidak nanti jadi bahan pertimbangan,” ujar hakim mengingatkan.
Namun, ketegangan kembali muncul saat pengacara menanyakan teori penafsiran tulisan. Ahli menjelaskan panjang lebar tentang perbedaan tulisan dan lisan, bahkan menyinggung kasus Ahok yang pernah viral. Jawaban berbelit itu membuat pengacara kembali geram.
“Ini saya jawab terakhir kali karena Anda tidak paham-paham,” kata ahli dengan nada tegas.
Sidang akhirnya ditutup dengan suasana yang masih panas. Majelis menegaskan keterangan ahli akan dipertimbangkan bersama alat bukti lain sebelum putusan.