Pernyataan Resmi Presiden Prabowo: Pencopotan Anggota DPR dan Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri

Minggu, 31/08/2025
Pernyataan Resmi Presiden Prabowo: Pencopotan Anggota DPR dan Moratorium Kunjungan Kerja Luar Negeri
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat ( dok Sekpres )

Jakarta, 31  Agustus  2025 - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers terkait situasi nasional yang memanas, didampingi oleh sejumlah pimpinan partai politik dan lembaga negara. Dalam konferensi pers tersebut, Prabowo mengumumkan langkah tegas yang diambil oleh pimpinan partai politik terhadap anggota DPR yang dianggap membuat pernyataan keliru.

Hadir mendampingi Presiden, antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, dan beberapa ketua umum partai politik lainnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap warga negara. Namun, ia juga menyoroti adanya dugaan tindakan anarkis dan melanggar hukum dalam beberapa demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan kota-kota lain.

Langkah Tegas dari Partai Politik dan DPR

Menyikapi tuntutan masyarakat, para ketua umum partai politik telah sepakat untuk mengambil langkah tegas. "Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025," kata Presiden Prabowo.

Langkah tersebut berupa pencabutan keanggotaan di DPR RI bagi anggota yang dinilai telah menyampaikan pernyataan yang keliru. Selain itu, pimpinan DPR juga akan mencabut beberapa kebijakan kontroversial, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Peringatan Keras terhadap Aksi Anarkis dan Makar

Presiden Prabowo menekankan bahwa meskipun aspirasi murni masyarakat harus dihormati, tindakan yang mengarah pada anarkisme, destabilisasi negara, perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman jiwa adalah pelanggaran hukum. "Negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya," tegas Prabowo.

Ia juga memerintahkan TNI dan Polri untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan, dan tindakan yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Ia bahkan menyebut adanya gejala yang mengarah pada tindakan makar dan terorisme.

Ajakan Dialog dan Persatuan

Untuk menjembatani aspirasi masyarakat, Presiden meminta pimpinan DPR untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, dan perwakilan kelompok lainnya untuk berdialog. Pemerintah melalui kementerian/lembaga juga diperintahkan untuk menerima delegasi dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan kritik dan masukan.

Mengakhiri pernyataannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat untuk menjaga persatuan nasional. "Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba," pungkasnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai tanpa kekerasan, penjarahan, atau perusakan fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat.

Tags

Terkini