Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Korupsi Laptop Chromebook di Kemendikbudristek

Kamis, 04/09/2025
Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Korupsi Laptop Chromebook di Kemendikbudristek
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim

Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madio, menyebut Nadiem melanggar sejumlah aturan dalam proyek tersebut. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2021, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 yang kemudian diubah menjadi Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang pedoman perencanaan barang/jasa pemerintah.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni:

• Juristan, mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem,

• Ibrahim Arif, eks konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek,

• Mulia Syahda, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek periode 2020–2021,

• Sri Wahyu Ningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek.

Mereka diduga melakukan pemufakatan jahat dengan mengarahkan proses pengadaan hanya pada produk tertentu, yakni Chromebook OS. Padahal, laptop tersebut rencananya akan dibagikan kepada sekolah-sekolah, termasuk yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Dalam proses pengadaan, para tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang menguntungkan produk tertentu. Atas perbuatannya, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejagung memastikan proses hukum akan terus berjalan dan mendalami peran Nadiem serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut.

Tags

Terkini