Yusril Ihza Mahendra: Pemerintah Solid Hadapi Situasi Aktual, Pastikan Tindakan Aparat Sesuai Koridor Hukum

Jum'at, 05/09/2025
Yusril Ihza Mahendra: Pemerintah Solid Hadapi Situasi Aktual, Pastikan Tindakan Aparat Sesuai Koridor Hukum
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra ( dok Sekpres )

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah solid dalam menghadapi berbagai persoalan aktual, termasuk gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. Ia menegaskan, Presiden telah meminta jajaran menteri untuk memastikan setiap langkah yang diambil selalu berada dalam koridor hukum yang benar.

"Presiden memastikan bahwa semua langkah yang diambil itu berada pada kedudukan hukum yang benar dan kami meyakini bahwa itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya," ujar Yusril usai mengikuti rapat bersama Presiden dan para menteri, Kamis 4/9

Yusril menambahkan, Presiden menekankan pentingnya menjaga soliditas di antara anggota kabinet untuk menghadapi segala tantangan. "Presiden juga mengatakan bahwa kita perlu solid sebagai pemerintah, mempertahankan soliditas ini dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan yang dihadapi sekarang ini," katanya.

Menjamin Kebebasan Berpendapat dan Penegakan Hukum

Dalam kesempatan itu, Yusril juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa. Namun, kebebasan tersebut harus dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai, tertib, dan mengikuti koridor hukum yang berlaku," jelasnya.

Ia menambahkan, penegakan hukum yang tegas hanya akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi demonstrasi untuk melakukan tindak kejahatan, seperti perusakan, pembakaran, atau pencurian. Kendati demikian, ia memastikan aparat penegak hukum juga harus tetap mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

"Jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Kalau mereka mau didampingi pengacara harus disediakan pengacaranya, juga menjunjung asas praduga tidak bersalah," tegasnya.

Respons Pemerintah terhadap Tuntutan Mahasiswa

Saat ditanya mengenai tuntutan mahasiswa yang dikenal dengan "17+8", Yusril menyebut bahwa isu tersebut tidak dibahas secara spesifik dalam rapat kabinet. Namun, ia meyakini setiap menteri dan menko sudah memiliki jawaban masing-masing terhadap aspirasi yang berkembang.

Ia juga menyoroti salah satu poin tuntutan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurutnya, Presiden telah beberapa kali menegaskan agar DPR segera membahas RUU tersebut.

"Pemerintah siap untuk membahas itu dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU Perampasan Aset itu," katanya.

Terkait komunikasi dengan mahasiswa, Yusril mengungkapkan Presiden telah memberikan arahan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk memberikan respons terbaik terhadap aspirasi yang berkembang.

"Kita percaya Pak Mendikbud juga selama ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan dialog dengan para mahasiswa," tambahnya.

Soal Perubahan Sistem Pemilu dan Kasus Bimo

Yusril juga menyinggung rencana perubahan undang-undang pemilu dan undang-undang kepartaian, yang didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu. Menurutnya, perubahan ini akan membuka kesempatan lebih luas bagi partisipasi politik masyarakat, tidak hanya bagi mereka yang memiliki uang atau selebriti.

"Sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini dan pemerintah menyadari hal itu," paparnya.

Mengenai kasus anggota Brimob, Bimo, Yusril menjelaskan bahwa proses hukum sudah berjalan, dimulai dari sidang etik. Ia tidak menutup kemungkinan akan adanya langkah pidana jika terbukti ada aspek pidana dalam pelanggaran yang dilakukan.

"Kalau misalnya sidang etik itu sudah mengambil satu keputusan dan masih terdapat aspek-aspek pidana, tidak tertutup kemungkinan juga akan dilakukan langkah pidana terhadap kesalahan yang dilakukan," pungkasnya.

 

Tags

Terkini