Jakarta, 5 September 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengumumkan sejumlah keputusan penting terkait pengelolaan anggaran dan fasilitas anggota dewan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada Kamis (4/9).
Enam Keputusan Utama
Dalam keterangannya, Dasco menyebut ada enam poin keputusan yang diambil DPR RI, yaitu:
1. Penghentian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025.
2. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri berlaku mulai 1 September 2025, kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan.
3. Pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, serta tunjangan transportasi.
4. Anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak lagi menerima hak keuangan.
5. Penonaktifan anggota DPR oleh partai akan ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melalui koordinasi dengan Mahkamah Partai masing-masing.
6. Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi serta kebijakan DPR.
“Keputusan ini ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPR, mulai dari Puan Maharani, saya sendiri, Saad Mustofa, hingga Cucun Ahmad Samsurizal,” jelas Dasco.
Transparansi dan Mekanisme Penonaktifan
Dasco menambahkan, data mengenai komponen tunjangan dan fasilitas DPR yang dipangkas akan dilampirkan dan dibagikan kepada media sebagai bentuk transparansi.
Terkait anggota DPR yang dinonaktifkan, Dasco menegaskan bahwa status tersebut bersifat preventifsembari menunggu proses di mahkamah partai masing-masing.
“Penonaktifan itu belum final. Nanti hasil sidang etik Mahkamah Partai dan koordinasi dengan MKD yang akan menentukan status selanjutnya,” ujar Dasco.
Respons Publik
Kebijakan DPR menghentikan tunjangan rumah dan melakukan moratorium kunjungan luar negeri dinilai sebagai langkah merespons kritik publik terhadap gaya hidup mewah anggota dewan di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
Namun, sejumlah pihak menilai implementasi kebijakan ini harus benar-benar diawasi agar tidak hanya berhenti pada janji politik.