KPK Tangkap Pejabat dan Pengusaha Terkait Suap Perpanjangan Izin Tambang di Kaltim

Rabu, 10/09/2025
KPK Tangkap Pejabat dan Pengusaha Terkait Suap Perpanjangan Izin Tambang di Kaltim
KPK menahan DDW selama 20 hari pertama, terhitung sejak 9 hingga 28 September 2025

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindak praktik korupsi di sektor perizinan tambang. Kali ini, sejumlah pejabat daerah dan pengusaha di Kalimantan Timur resmi ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan terkait dugaan suap perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa sektor pertambangan merupakan sektor vital bagi perekonomian Indonesia, namun kerap disalahgunakan untuk praktik korupsi. “Penyalahgunaan izin tambang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak lingkungan hidup, terutama ketika menyasar kawasan hutan lindung,” ujar Asep.

Dua Pejabat, Sejumlah Pengusaha Terseret

KPK menetapkan DDW, Ketua Kadin Kalimantan Timur, serta AFI, pejabat daerah sekaligus mantan Gubernur Kaltim, sebagai tersangka utama. Keduanya diduga menerima suap dari pihak swasta untuk memperlancar proses perpanjangan IUP.

Sejumlah pihak swasta juga turut terseret, di antaranya ROC, SJK, serta perusahaan PT CBK, PT BZL, dan PT APB. Sebagian pihak sudah lebih dulu ditahan pada 21 Agustus 2025, sementara tersangka APBK dilaporkan meninggal dunia sebelum proses hukum berjalan.

Kronologi Kasus

Kasus ini bermula pada Juni 2014, ketika ROC dan rekan-rekan mengajukan perpanjangan enam izin usaha pertambangan. Dalam prosesnya, DDW diduga meminta sejumlah uang agar dokumen perpanjangan dapat segera disetujui AFI.

Awalnya, pihak swasta menawarkan Rp1,5 miliar, namun DDW menolak dan meminta kenaikan menjadi Rp3,5 miliar. Kesepakatan akhirnya tercapai dalam sebuah pertemuan di hotel Samarinda.

• DDW menerima Rp3 miliar dalam pecahan dolar Singapura melalui perantara IC.

• Tambahan Rp500 juta diberikan melalui perantara lain, yakni SP.

Sebagai imbalan, enam dokumen perpanjangan IUP pun diserahkan. Meski begitu, DDW sempat meminta tambahan fee, namun ditolak pihak pengusaha.

Penahanan dan Jerat Hukum

KPK menahan DDW selama 20 hari pertama, terhitung sejak 9 hingga 28 September 2025, di Rutan KPK Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur. Para tersangka dijerat dengan:

• Pasal 12 huruf a atau b,

• atau Pasal 11 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001,

• juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dorong Transparansi Melalui PANCEK

Selain penindakan, KPK juga meluncurkan Pedoman Pencegahan Korupsi (PANCEK) sebagai acuan tata kelola usaha yang transparan, bersih, dan bebas dari konflik kepentingan. PANCEK diharapkan mampu membantu pelaku usaha memahami birokrasi sekaligus mencegah terjadinya praktik suap dalam perizinan tambang.

“Kami tidak bosan mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola. Jika ada kebingungan, Direktorat Pemantauan siap membantu mengidentifikasi titik rawan korupsi,” tegas KPK.

Sektor Pertambangan Rentan Korupsi

KPK menegaskan, sektor pertambangan yang bernilai ekonomi tinggi kerap menjadi ladang korupsi karena lemahnya pengawasan dan konflik kepentingan. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran penting agar tata kelola pertambangan di Indonesia mengedepankan keadilan, transparansi, dan integritas.

Tags

Terkini