JPU Hadirkan Saksi Ahli TPPU, Ungkap Peran Publik Figur dan Asisten dalam Kasus Nikita Mirzani

Kamis, 11/09/2025

Jakarta – Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Kamis, 11 September 2025, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mendalami dugaan aliran dana hasil pemerasan.

Dalam persidangan, JPU memaparkan serangkaian perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan asistennya. JPU mendeskripsikan skema transfer dana yang bermula dari permintaan uang sebesar Rp 4 miliar kepada korban. Dana tersebut diberikan dalam dua termin, yaitu Rp 2 miliar melalui transfer dan Rp 2 miliar secara tunai.

Dana transfer sebesar Rp 2 miliar langsung dikirimkan ke rekening PT developer properti yang terafiliasi dengan terdakwa. Sementara itu, uang tunai Rp 2 miliar diambil oleh asisten terdakwa dan sebagiannya, yaitu Rp 1,4 miliar, juga disetorkan ke developer properti yang sama.

Ahli Sebut Ada Unsur Kesengajaan dan Penyamaran

Menanggapi skema tersebut, saksi ahli TPPU dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencucian uang.

Menurut ahli, pemindahan dana langsung ke pihak ketiga, seperti PT developer, mengindikasikan adanya tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

"Pelaku pencucian uang tidak ingin harta kekayaan hasil kejahatan itu mendekat dirinya sehingga dia menjauhkan transaksi," ujar ahli yang menjabat sebagai Direktur Hukum dan Regulasi di PPATK. "Ini merupakan motif dan sikap batin pelaku agar tidak ketahuan."

Ahli menambahkan, pembayaran tunai yang tidak lazim juga menjadi indikasi adanya upaya untuk memutus mata rantai transaksi. "Mekanisme transaksi tunai itu adalah sebuah pilihan bagi pelaku. Kenapa dia memilih transaksi tunai? Agar tidak terlihat asal-usul uang tersebut," jelasnya.

TPPU Bisa Berdiri Sendiri, Tak Harus Tunggu Pidana Awal

Dalam kesempatan itu, JPU juga menanyakan kepada ahli mengenai kemungkinan penegakan hukum TPPU tanpa harus menunggu pembuktian pidana asal.

Ahli TPPU menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri. Artinya, pemeriksaan TPPU tidak perlu menunggu pembuktian pidana asalnya.

"Untuk memulai pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya," tegas ahli, seraya menambahkan bahwa sudah ada yurisprudensi di mana kasus TPPU sudah diputus dan inkracht tanpa menunggu pembuktian pidana asalnya.

Tags

Terkini