Sidang TPPU Nikita Mirzani, Ahli PPATK dan Digital Forensik Hadirkan Keterangan di PN Jaksel

Kamis, 11/09/2025

Jakarta, 11 September 2025 – Persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nomor perkara 362/US/2025/PN Jaksel yang menyeret nama Nikita Mirzani sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (11/9).

Sidang yang dipimpin oleh majelis hakim tersebut menghadirkan dua saksi ahli, yakni ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya.

Kondisi Kesehatan Jadi Sorotan

Sidang dibuka dengan pengecekan kondisi kesehatan Nikita Mirzani. Majelis hakim menegaskan bahwa kesehatan terdakwa merupakan prioritas agar proses hukum berjalan lancar. Penasihat hukum sebelumnya telah mengajukan izin berobat lanjutan, namun diminta segera melengkapi dokumen resmi.

“Kami berkepentingan agar terdakwa tetap sehat, sehingga perkara ini dapat segera selesai dan terdakwa memperoleh kepastian hukum,” tegas hakim ketua.

Biodata Saksi Ahli Dibacakan

Agenda dilanjutkan dengan pembacaan biodata saksi ahli. Salah satu saksi lahir di Jakarta pada 5 Mei 1989, berstatus WNI, beragama Islam, dan berprofesi sebagai pegawai swasta.

Saksi lainnya adalah Muhammad Novian, S.H., M.H., lahir di Tanjung Enim pada 26 November 1971, berpendidikan S2, berprofesi sebagai pegawai PPATK, dan beralamat kantor di Jakarta Pusat. Keduanya menegaskan tidak memiliki hubungan pribadi dengan terdakwa.

Kedua saksi ahli kemudian mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.

Pemaparan Ahli: Pembuktian Terbalik dan Aset TPPU

Ahli PPATK dalam keterangannya menjelaskan bahwa dalam kasus TPPU, pembuktian harta kekayaandapat dilakukan dengan mekanisme pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam pasal 78 UU TPPU.

Menurutnya, yang menjadi perhatian bukan hanya asal-usul dana, tetapi juga kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum dalam proses perpindahan dana.

Selain itu, ahli menegaskan bahwa tindak pidana asal (predicate crime) dalam TPPU tidak terbatas pada korupsi, melainkan juga bisa berasal dari tindak pidana lain yang merugikan individu.

“Pengembalian barang bukti, apakah untuk negara atau pihak lain yang berhak, harus dilihat berdasarkan pembuktian yang sah,” jelas ahli PPATK.

Ahli juga menambahkan, tidak ada batasan minimal perbuatan dalam kasus pencucian uang. Satu kali transaksi saja sudah dapat memenuhi unsur tindak pidana, asalkan dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta.

Agenda Sidang Berikutnya

Majelis hakim menutup persidangan dengan menegaskan bahwa agenda hari ini berfokus pada pembuktian dari pihak jaksa penuntut umum. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan menghadirkan saksi-saksi tambahan.

Tags

Terkini