Sidang TPPU Nikita Mirzani: Saksi Ahli Dicecar Pertanyaan soal Latar Belakang dan Unsur Pasal

Kamis, 11/09/2025

JAKARTA, 11 September 2025 – Sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/9). Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi ahli untuk memberikan keterangan.

Namun, jalannya persidangan sempat memanas saat tim kuasa hukum terdakwa mencecar saksi ahli dengan berbagai pertanyaan, mulai dari latar belakang pendidikan hingga pemahaman terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang TPPU.

Salah satu pertanyaan kuasa hukum menyoroti konsentrasi pendidikan saksi ahli yang dianggap tidak relevan. “Saudara ahli, tadi konsentrasinya pidana, kalau boleh jelaskan pidananya itu ke mana? Ke pidana korupsi?” tanya tim kuasa hukum.

Pertanyaan tersebut langsung direspons JPU yang meminta agar pemeriksaan fokus pada pokok perkara. “Cukup ya, langsung fokus saja, karena ahli ini kan ahli tentang tindak pidana pencucian uang,” tegas Hakim.

Unsur Pasal Jadi Sorotan

Selain latar belakang, kuasa hukum juga menguji pemahaman saksi mengenai Pasal 3 UU TPPU, khususnya terkait delik “menyembunyikan atau menyamarkan”. Saksi ahli menjelaskan, inti dari pasal tersebut adalah adanya uang atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan kemudian disamarkan asal-usulnya.

“Delik ini ialah adanya kekayaan hasil tindak pidana yang disembunyikan atau disamarkan oleh pelaku,” jelas saksi.

Kuasa hukum kemudian melontarkan ilustrasi terkait kesepakatan pengiriman uang antara seorang publik figur dan rekannya. Saksi menegaskan, hal tersebut baru bisa dikategorikan sebagai TPPU jika terbukti uang tersebut berasal dari tindak pidana.

Ilustrasi Kerja Sama dan Transaksi Tunai

Situasi sidang kembali menghangat ketika kuasa hukum menghadirkan ilustrasi lain mengenai kesepakatan kerja sama antara seorang publik figur dengan pihak bernama Reza, di mana uang dikirim ke sebuah perusahaan tanpa paksaan.

Saksi ahli menegaskan bahwa yang menjadi pokok dalam TPPU adalah cara transaksi yang digunakan. “Manakala ia tahu atau patut menduga itu uang hasil tindak pidana, tinggal dilihat cara transaksi apa yang dipilih. Misalnya pelaku memilih tunai agar mata rantai transaksi tidak terlacak,” kata saksi.

Sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya dengan menghadirkan saksi tambahan.

Tags

Terkini