Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Paket Ekonomi 2025 yang berisi delapan program akselerasi pembangunan, empat program lanjutan di 2026, serta lima program unggulan untuk penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ini dipaparkan Menko Perekonomian bersama Menteri Keuangan usai rapat terbatas dengan Presiden di Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menko Perekonomian menjelaskan, program ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat sektor riil di tengah tantangan ekonomi global.
Delapan program akselerasi 2025 meliputi:
1. Magang Fresh Graduate untuk 20.000 lulusan perguruan tinggi, dengan uang saku setara UMP selama enam bulan (Rp8 miliar).
2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah dari sektor padat karya ke pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, mencakup 552.000 pekerja (Rp120 miliar).
3. Bantuan pangan berupa 10 kg beras untuk dua bulan (Rp7 triliun).
4. Subsidi iuran JKK dan JKM bagi 731 ribu pekerja non-upah (ojek online, kurir, sopir, dll) senilai Rp36 miliar.
5. Relaksasi bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, dari BI rate +5% turun jadi +3%.
6. Percepatan deregulasi PP 28 terkait integrasi sistem OSS dan RDTR di 170 kecamatan (Rp1 triliun).
7. Pilot project gig economy di Jakarta dan kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, dan Batam.
8. Optimalisasi penyerapan anggaran untuk program strategis lintas kementerian/lembaga.
Selain itu, ada program lanjutan di 2026, seperti perpanjangan PPh final UMKM, insentif PPh Pasal 21 untuk HOREKA, serta diskon iuran jaminan sosial bagi pekerja non-upah lain seperti petani, pedagang, dan nelayan.
Di sisi lain, pemerintah menekankan lima program unggulan untuk penciptaan lapangan kerja, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih (681 ribu tenaga kerja), Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, serta perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare dengan proyeksi 1,6 juta tenaga kerja baru.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa seluruh program ini tidak akan memperlebar defisit APBN 2025. Menurutnya, anggaran Rp16,23 triliun untuk kuartal IV sudah dialokasikan melalui optimalisasi belanja dan penempatan dana pemerintah di perbankan.
“Ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak ke ekonomi, tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Dengan pertumbuhan ekonomi lebih baik, penerimaan pajak juga akan meningkat,” ujarnya.
Program penempatan dana Rp200 triliun di bank-bank Himbara juga sudah berjalan untuk menopang likuiditas dan mendorong kredit murah ke sektor prioritas, termasuk koperasi dan UMKM.
Dengan kombinasi program akselerasi dan unggulan, pemerintah berharap mesin pertumbuhan ekonomi swasta dan pemerintah bisa berjalan beriringan sehingga target penciptaan jutaan lapangan kerja tercapai hingga akhir 2025. ( Sekpres )