Jakarta, 17 September 2025 — Presiden Republik Indonesia menunjuk Angga Raka Prabowo untuk memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), lembaga baru hasil transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
Angga menegaskan, BKP bukanlah badan baru, melainkan penguatan fungsi komunikasi pemerintah. “Intinya, kita ingin semua program Presiden dan pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, sekaligus menjadi jembatan suara rakyat. Kami akan memastikan kebijakan presiden tersosialisasi secara utuh, selaras, dan tidak menimbulkan salah narasi,” ujarnya.
Menurutnya, BKP akan berfokus pada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, baik secara internal maupun eksternal. Fungsi BKP juga akan berjalan beriringan dengan posisinya sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Wamen Komdigi), yang memiliki mandat komunikasi publik.
Angga menyampaikan apresiasi kepada Hasan Asbi, yang sebelumnya memimpin PCO. “Beliau sudah banyak membantu pemerintah. Ke depan, kami akan tetap bekerja sama agar komunikasi publik semakin kuat,” katanya.
Terkait arahan Presiden, Angga menyebut pesan utama adalah mengoptimalkan sisa usia untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara. “Presiden berpesan agar saya manfaatkan waktu sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat. Tidak ada istilah berhenti mengabdi,” ucap pejabat berusia 77 tahun itu.
Selain mengurusi komunikasi publik, Angga juga menyinggung tantangan politik dan keamanan, terutama pasca sejumlah aksi unjuk rasa belakangan ini. Ia menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam, TNI, dan Polri untuk memastikan stabilitas tetap terjaga.
“Perbaikan komunikasi publik adalah kunci. Pemerintah butuh dukungan semua pihak, termasuk media, agar kebijakan yang dijalankan tidak hanya tersampaikan, tapi juga dipahami dengan benar oleh masyarakat,” tegasnya.
Dengan berdirinya BKP, pemerintah berharap koordinasi komunikasi antara pusat, provinsi, dan daerah akan semakin terintegrasi. Transformasi ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat citra dan kepercayaan publik terhadap kebijakan nasional di era Presiden Prabowo Subianto.