Citralive.com – Ancaman perompakan laut kembali mencuat di Asia. Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk dan terpenting di dunia, mencatat hampir 100 serangan terhadap kapal dalam enam bulan pertama tahun 2025. Angka ini melonjak 83 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, menjadikan Asia sebagai episentrum baru kejahatan maritim, melampaui kawasan Amerika Latin, Karibia, dan Timur Tengah.
Para pelaut menghadapi risiko setiap hari. Modus yang digunakan cenderung sederhana: kelompok kecil mendekati kapal kargo menggunakan perahu cepat, lalu mencoba mencuri barang bernilai seperti logam bekas atau suku cadang. Tidak seperti di Afrika Barat yang kerap disertai senjata api dan penyanderaan, perompakan di Selat Malaka lebih bersifat “hit-and-run” dan jarang menimbulkan kekerasan.
“Ketika kami melintas Selat, kru kami melihat kapal kecil yang mencurigakan. Mereka bergerak mendekati kapal lain, lalu kami segera memberi peringatan melalui radio. Tindakan cepat itu mencegah upaya pembajakan,” ungkap Ray Lee, seorang manajer keamanan kapal.
Banyak insiden terjadi di Philip Channel, jalur sempit di Selat Malaka yang memaksa kapal-kapal memperlambat laju. Kondisi ini dimanfaatkan para pelaku, yang seringkali bersembunyi di pulau-pulau terpencil di sekitar Indonesia maupun Malaysia.
Para analis menilai aksi ini berakar pada masalah sosial-ekonomi. Penutupan industri, menurunnya hasil tangkapan ikan, hingga pengangguran mendorong sebagian nelayan beralih ke aktivitas ilegal. Meski tampak sebagai kejahatan kecil, beberapa kasus terbaru di Indonesia menunjukkan keterlibatan jaringan kriminal terorganisasi, lengkap dengan sistem distribusi barang curian ke pasar gelap.
Dampaknya terasa hingga global. Setiap kali angka perompakan meningkat, perusahaan asuransi menaikkan premi, operator kapal membayar biaya keamanan tambahan, dan pada akhirnya konsumen menanggung harga barang yang lebih tinggi. Situasi ini pernah terjadi pada pertengahan 2000-an, ketika Selat Malaka bahkan sempat dinyatakan sebagai zona perang.
Otoritas di Indonesia, Malaysia, dan Singapura terus berupaya meningkatkan patroli gabungan. Namun, keterbatasan yurisdiksi sering menjadi kendala. Kapal patroli misalnya harus berhenti mengejar begitu target masuk ke wilayah perairan negara tetangga.
Pengamat menilai kerja sama regional harus ditingkatkan, tidak hanya antarnegara, tetapi juga dengan operator pelayaran internasional. “Pencegahan perompakan tidak cukup hanya dengan patroli militer. Harus ada sinergi dengan pihak industri dan penanganan akar masalah ekonomi di wilayah pesisir,” kata seorang analis maritim.
Selat Malaka tetap menjadi jalur vital perdagangan dunia. Namun, melonjaknya angka perompakan ini menegaskan bahwa keamanan laut di kawasan Asia Tenggara masih menghadapi tantangan serius.( ABC )