Díli – Perdana Menteri Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, menyatakan dukungannya terhadap langkah Parlamento Nacional untuk merevisi dan mencabut undang-undang terkait pensão mensal vitalícia (tunjangan pensiun bulanan seumur hidup) bagi pejabat negara.
Keputusan parlemen ini menuai reaksi beragam dari masyarakat. Sejumlah mahasiswa universitas dan kelompok masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan Universidade Central dan di halaman Parlamento Nacional. Mereka menolak kebijakan lama yang dianggap membebani keuangan negara dan tidak adil di tengah kondisi sosial ekonomi rakyat.
Dalam aksinya, mahasiswa yang dipimpin oleh Juvenal da Silva, juru bicara organisasi mahasiswa, menyampaikan bahwa generasi muda menuntut transparansi dan keadilan sosial.
“Kami ingin negara mengutamakan investasi pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, bukan pensiun mewah bagi politisi,” ujar Juvenal kepada RTL.
Di parlemen, perdebatan berlangsung sengit. Sebagian deputadu mendukung penuh pencabutan aturan tersebut, sementara sebagian lainnya masih mempertahankan alasan keberlangsungan pensiun sebagai bentuk penghargaan atas jasa pejabat negara.
Namun, dukungan langsung dari Perdana Menteri Xanana Gusmão memberi sinyal kuat bahwa pemerintah berpihak pada reformasi hukum dan aspirasi rakyat.
“Masalah pensão vitalícia harus diselesaikan. Negara tidak boleh memikul beban berlebihan. Kepentingan rakyat adalah prioritas,” tegas Xanana dalam konferensi pers.
Isu pensão mensal vitalícia sudah lama menjadi kontroversi di Timor Leste. Pencabutan undang-undang ini diharapkan dapat membuka ruang anggaran lebih besar untuk program pembangunan nasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga politik.(RTTL)