Jakarta — Isu reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan publik. Gagasan ini sejalan dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang beberapa waktu lalu menegaskan perlunya reformasi menyeluruh di institusi kepolisian.
Presiden Prabowo dikabarkan telah membentuk Komisi Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam waktu dekat akan mulai bekerja memberikan masukan dan rekomendasi terkait langkah-langkah reformasi internal Polri. Di sisi lain, Kapolri juga telah membentuk Komisi Transformasi Reformasi Internal Polri, yang bertugas melakukan inventarisasi persoalan di tubuh kepolisian sebagai bahan pendukung bagi komisi bentukan presiden tersebut.
Prof. Yusril Ihza Mahendra memaparkan perjalanan reformasi institusi keamanan nasional sejak awal era reformasi, khususnya pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri yang berlandaskan pada TAP MPR No. VI dan No. VII Tahun 2000.
“Pada masa itu, keinginan untuk memisahkan TNI dan Polri begitu kuat agar fungsi pertahanan negara dan fungsi keamanan masyarakat tidak lagi bercampur. TNI menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar, sementara Polri bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum,” ujar Yusril.
Menurutnya, semangat reformasi tersebut kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan Polri sebagai lembaga sipil yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun, Yusril menegaskan bahwa posisi kelembagaan Polri masih perlu dikaji lebih lanjut.
“Apakah Polri akan tetap berada langsung di bawah Presiden atau di bawah koordinasi kementerian tertentu, ini masih menjadi bahan diskusi. Yang penting, reformasi tidak hanya menyangkut struktur, tetapi juga aspek mental, pendidikan, dan kultur organisasi kepolisian,” tegasnya.
Yusril juga menyoroti pentingnya pemisahan kurikulum pendidikan kepolisian dari sistem militer, serta pembaruan terhadap hierarki dan budaya kerja di tubuh Polri agar benar-benar mencerminkan karakter institusi sipil yang melayani rakyat.
“Reformasi Polri bukan hanya soal perubahan undang-undang, tapi perubahan cara berpikir dan bertindak aparat. Kita ingin Polri menjadi institusi yang profesional, modern, dan berkarakter sipil, bukan militeristik seperti masa lalu,” ungkapnya.
Dengan harapan agar Komisi Reformasi Kepolisian dapat segera terbentuk dan bekerja efektif, sehingga Polri benar-benar menjadi alat negara yang kuat, transparan, dan dicintai masyarakat.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril mengingatkan bahwa sejak masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dirinya sudah terlibat dalam pembahasan intensif mengenai perubahan undang-undang yang mengatur TNI dan Polri.
Ia mengingatkan bahwa UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dianggap tidak lagi sejalan dengan semangat reformasi, telah digantikan oleh UU Nomor 2 Tahun 2002. Undang-undang tersebut menegaskan tugas utama Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Kini, dengan adanya Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo, Yusril menilai perlu dilakukan pembaruan lanjutan, di antaranya penyusunan kurikulum sipil untuk pendidikan di Akademi Kepolisian, serta penyesuaian jenjang hierarki agar berbeda dengan sistem militer.
“Semua ini penting untuk memastikan bahwa Polri benar-benar menjadi lembaga sipil yang demokratis, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” pungkas Yusril.