Presiden Prabowo Subianto Bentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri: “Kunci Keberhasilan Negara Adalah Kepastian Hukum”

Jum'at, 07/11/2025

Jakarta – 7 November 2025-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi membentuk dan melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam upaya memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kepolisian di Indonesia. Dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian sebagai bagian vital dalam menjaga keadilan dan ketertiban bangsa.

“Polri adalah institusi yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti ada konflik — konflik ekonomi, politik, agama, bahkan ideologi. Karena itu, keberadaan negara dan hukum adalah untuk menjamin agar warga negara terlindungi,” ujar Prabowo.

Presiden menekankan bahwa keberhasilan suatu negara tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi terutama pada tegaknya kepastian hukum (rule of law). “Kita bisa membangun ekonomi dan infrastruktur, tapi jika hukum tidak ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit bagi negara untuk mencapai kejayaan,” tegasnya.

Prabowo juga meminta agar Komisi Reformasi Polri tidak hanya fokus pada evaluasi internal, tetapi juga membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh hukum, mantan pejabat kepolisian, dan perwakilan masyarakat. Ia bahkan menyarankan agar komisi ini memiliki keterwakilan gender dari kalangan ahli perempuan untuk memperkaya perspektif reformasi.

“Saudara-saudara di komisi ini adalah putra-putra terbaik bangsa, berasal dari latar belakang berbeda — agama, suku, maupun pandangan politik. Rakyat berharap banyak kepada kita untuk melahirkan rekomendasi terbaik demi perbaikan institusi kepolisian,” ujarnya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh senior yang bersedia kembali mengabdi dalam komisi ini, meski sebagian telah pensiun dari jabatan publik. “Sebagian dari saudara-saudara seharusnya sudah beristirahat di rumah, bermain dengan cucu, tapi saya panggil kembali untuk bekerja demi negara dan bangsa,” kata Prabowo.

Komisi ini, lanjut Presiden, akan bertugas mengkaji struktur, fungsi, serta sistem kerja Polri, termasuk menilai kekuatan dan kelemahannya secara objektif. Hasil kajian dan rekomendasi akan dilaporkan langsung kepada Presiden setiap tiga bulan sekali untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah.

“Saya tidak batasi masa kerja komisi ini. Tapi setiap tiga bulan, kita akan bertemu untuk mendengarkan laporan dan perkembangan hasil kajian. Tugas utama komisi ini adalah memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam mengambil langkah reformasi yang diperlukan,” tegasnya

Presiden Prabowo kembali mengingatkan bahwa inti dari pembangunan bangsa adalah penegakan keadilan.“Keberhasilan suatu bangsa terletak pada kemampuannya menegakkan hukum yang melahirkan keadilan. The rule of law must be upheld. Itulah inti dari keberlangsungan negara,” pungkasnya.( Sekpres )

Tags

Terkini