Jakarta, 8 November 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG) sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek pembangunan RSUD dr. Haryono Ponorogo. Dalam operasi ini, KPK juga menahan Sekretaris Daerah Ponorogo AGP, Direktur RSUD dr. Haryono YUM, dan pihak swasta SC yang menjadi rekanan proyek rumah sakit tersebut.
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan dilakukan pada 7 November 2025, setelah tim KPK menerima laporan masyarakat mengenai praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
“Kegiatan ini bermula dari laporan bahwa Saudara YUM, Direktur RSUD, mendapat informasi dirinya akan diganti oleh Bupati Ponorogo. Ia kemudian menyiapkan sejumlah uang agar jabatannya tidak dicopot,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (8/11).
Menurut KPK, penyerahan uang kepada Bupati dilakukan dalam tiga tahap dengan total mencapai Rp1,25 miliar. Uang tersebut diberikan secara bertahap sejak Februari hingga November 2025 melalui beberapa perantara, termasuk ajudan dan kerabat Bupati.
Selain suap jabatan, KPK juga menemukan adanya pemberian “fee proyek” sebesar 10 persen dari nilai proyek senilai Rp14 miliar di RSUD Ponorogo tahun 2024. Fee tersebut setara dengan Rp1,4 miliar yang diduga diserahkan oleh pihak rekanan kepada Direktur RSUD, kemudian mengalir kepada Bupati dan orang-orang dekatnya.
“Modus yang dilakukan berantai. Jabatan diperoleh dengan suap, kemudian ketika sudah menjabat, pejabat itu mencari pengembalian uang melalui proyek di instansinya,” jelas Asep.
KPK juga menyoroti penurunan Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Ponorogo dari 75,87 pada 2023 menjadi 73,43 pada 2024, yang dianggap mengindikasikan lemahnya tata kelola SDM dan tingginya potensi korupsi di daerah tersebut.
Dalam OTT, tim KPK mengamankan 13 orang di antaranya Bupati, Sekda, ajudan, pihak swasta, dan adik Bupati. Barang bukti berupa uang tunai Rp500 juta disita dari tangan perantara yang diminta menampung dana suap tersebut.
KPK menjerat para tersangka dengan pasal berlapis, antara lain:
• Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
• serta Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang penyertaan.
Empat tersangka kini ditahan di Rutan KPK Cabang Merah Putih selama 20 hari pertama, hingga 27 November 2025.
KPK memastikan akan memperluas penyidikan ke sejumlah SKPD lain di Ponorogo dan tidak menutup kemungkinan memeriksa anggota DPRD setempat jika ditemukan keterkaitan dengan proyek-proyek daerah.
“Kami menduga praktik ini tidak hanya di RSUD, tapi juga terjadi di dinas lain. KPK akan mendalami seluruh aliran uang, termasuk keterlibatan legislatif,” kata Asep.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah agar memperkuat integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam promosi jabatan dan pengadaan barang dan jasa