Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri Buka Suara Usai Sidang PK di Kasus Asabri, Didampingi Pengacara Deolipa Yumara

Senin, 10/11/2025

Jakarta, 10 November 2025 —Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri akhirnya angkat bicara usai menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus dugaan korupsi Asabri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (10/11). Didampingi kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, Adam menyampaikan alasan utama pengajuan PK adalah untuk mencari keadilan dan kebenaran hukum atas putusan sebelumnya yang dinilainya keliru.

“Saya mengajukan PK karena ada bukti-bukti baru — delapan novum yang ditemukan oleh anak saya. Selain itu, saya juga melihat adanya kekhilafan hakim dalam mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan fakta dan dasar hukum di persidangan,” ujar Adam kepada awak media usai sidang di skor.

Adam menegaskan bahwa keputusan hakim dalam kasusnya tidak mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait definisi kerugian negara.

“Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa kerugian negara hanya terjadi jika ada kehilangan uang atau barang berharga akibat kelalaian pejabat yang mengurusnya. Dalam kasus saya, saham-saham di Asabri itu masih ada, belum dijual. Artinya, belum bisa dikatakan sebagai kerugian negara,” jelasnya.

Ia juga menyinggung kesalahan dalam memahami mekanisme pendelegasian wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Sebagai perwira militer, saya bukan ahli investasi. Karena itu, saya mendelegasikan pengelolaan investasi kepada pejabat yang berkompeten di bidangnya — direksi dan kepala divisi keuangan. Sesuai undang-undang, tanggung jawab pidana dan perdata atas hasil pendelegasian itu beralih kepada pejabat yang menerima mandat, bukan kepada saya lagi,” tegasnya.

Adam mengaku kecewa karena pendelegasian tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim sebelumnya.

“Sayangnya, semua tanggung jawab tetap diarahkan ke saya. Padahal, saya hanya menanggung tanggung jawab moral, bukan tanggung jawab pidana,” katanya.

Dengan nada harap, mantan perwira tinggi TNI yang kini berusia 77 tahun itu berharap majelis hakim dapat meninjau kembali seluruh fakta dan bukti yang diajukan dalam sidang PK.

“Saya berharap tabir yang selama ini menutupi kebenaran bisa terbuka. Semoga hakim bisa melihat dengan jernih dan menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Saya ingin melihat terang benderang kebenaran itu — seterang matahari pagi di ufuk timur,” tuturnya.

Sementara itu, pengacara Deolipa Yumara menyatakan bahwa pihaknya optimis majelis hakim akan mempertimbangkan bukti baru yang telah disampaikan.

“PK ini bukan sekadar pembelaan, tapi upaya untuk mengembalikan keadilan yang hakiki bagi klien kami,” ujar Deolipa.

Tags

Terkini