Citralive.com – Musisi sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo, mengungkapkan temuan mengejutkan dari tim audit internal terkait pembagian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dalam sebuah forum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dhani secara eksklusif menyatakan bahwa potongan royalti untuk komposer di LMK ternyata mencapai 50%, jauh melebihi angka 20% yang selama ini diklaim.
"Ini laporan langsung kepada saya dari tim audit LMK. Ini belum masuk berita ini. Sehingga bisa saya pastikan pasti ada yang dipenjara dari orang LMK," tegas Dhani, menyebut bahwa sistem blanket license yang kuno telah menciptakan celah untuk kecurangan.yang dikutip dari Channel YouTube Ahmad Dhani.
Sorotan pada Performing Rights Konser
Dhani juga mengklarifikasi fokus perjuangannya yang selama ini disalahpahami oleh publik. Ia menegaskan bahwa yang ia bahas adalah performing rights konser, bukan royalti dari platform digital (digital streaming platform - DSP) atau penjualan CD/kaset. Menurutnya, royalti konser adalah ranah yang paling terabaikan dan menjadi tempat terjadinya "serakahnomik".
"Yang saya bahas adalah performing rights konser. Karena itu yang selama ini terabaikan... Mereka maunya harga show-nya konsernya besar sebesar-besarnya tapi mereka tidak pernah memikirkan nasib pencipta lagunya," ujarnya.
Ia mencontohkan kasus Ari Bias yang meminta hanya 1% dari fee Agnes Monica untuk lagu yang dibawakannya, namun tidak digubris. Dhani berpendapat, penyanyi dan promotor saat ini dapat menentukan harga konser secara langsung (direct licensing), tetapi komposer tidak diberi keleluasaan yang sama. Ia mengusulkan agar dibuat Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk mengatur besaran royalti konser, misalnya berdasarkan persentase dari fee artis, guna mencegah kesewenang-wenangan.
LMK Harus Berbasis IT dan Isu Dualisme Kewenangan
Senada dengan Dhani, pakar hukum hak cipta Candra Darusman juga mengakui adanya masalah dalam sistem LMK yang telah berjalan 30 tahun lebih. Ia menyebut dari 17 LMK yang ada, banyak yang tidak efisien dan laporan untuk penutupannya pun tidak ditindaklanjuti.
Dhani bersikukuh bahwa solusi fundamentalnya adalah dengan merevisi Undang-Undang Hak Cipta agar LMK harus berbasis IT. "Harusnya sejak 2014 itu sudah tidak ada yang namanya blanket license," kata Dhani, karena teknologi digital seharusnya sudah memungkinkan pencatatan dan distribusi royalti secara real-time dan transparan.
Sementara itu, akademisi Prof. Dr. Rahmah Mochtar, S.H., M.H. menyoroti dualisme kewenangan antara LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Isu ini, ditambah dengan larangan Menteri Hukum dan HAM kepada LMK untuk menarik royalti, menciptakan polemik hukum dan kebingungan di industri musik.
Prof. Rahmah juga menjelaskan bahwa meskipun hak cipta bersifat eksklusif, yang artinya pencipta memiliki hak penuh untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karyanya (dasar bagi Piyu melarang Ari Lasso menyanyikan lagu), ada juga kebutuhan akan lisensi kolektif (collective license) yang dikelola LMK untuk memudahkan pengelolaan royalti di layanan publik, seperti kafe dan radio, yang sulit diurus satu per satu.
LMK Bertanggung Jawab Atas Royalti Layanan Publik
Menanggapi pertanyaan netizen terkait pernyataan Ahmad Dhani yang menggratiskan lagu-lagu Dewa 19 (versi Virzha atau Ello) untuk kafe, Dhani mengklarifikasi bahwa itu adalah statement sebagai pemilik master, bukan sebagai pencipta, dalam rangka promosi (business to business). Namun, secara hukum, semua pelaku usaha yang menggunakan lagu di layanan publik (seperti restoran, kafe, mal) wajib membayar royalti kepada LMK/LMKN sesuai PP 56 Tahun 2021.