Jakarta, 11 November 2025 — Pengacara Deolipa Yumara bersama Firdaus Oiwobo resmi mengajukan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (11/11). Permohonan tersebut terkait pembekuan status Firdaus Oiwobo sebagai advokat yang dinilai memiliki cacat formil dalam proses hukumnya.
Dalam keterangan pers di Hotel D’Arcja, Tendean, Jakarta Selatan, Deolipa menjelaskan bahwa pihaknya menilai pembekuan terhadap berita acara sumpah Firdaus Oiwobo oleh Pengadilan Tinggi Banten tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat.
“Seharusnya sebelum ada pembekuan atau sanksi terhadap seorang advokat, harus melalui sidang kode etik Dewan Kehormatan. Dalam kasus ini, proses tersebut tidak dilakukan, sehingga kami menilai ada kecacatan hukum formil,” ujar Deolipa Yumara.
Firdaus Oiwobo, yang turut hadir dalam konferensi pers, menyampaikan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk perjuangannya untuk menegakkan keadilan bagi profesi advokat di Indonesia.
“Kami bukan hanya membela diri, tapi juga memperjuangkan marwah profesi advokat agar dilindungi undang-undang. Advokat adalah penegak hukum yang seharusnya diperlakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegas Firdaus.
Adapun permohonan uji materiil tersebut menyoroti Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2)Undang-Undang Advokat, yang menurut tim hukum Deolipa Yumara & Rekan dinilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Deolipa menambahkan bahwa berkas permohonan telah diterima oleh kepaniteraan MK dan kini menunggu penjadwalan sidang perdana.
“Uji materiil ini akan menjadi pembuktian apakah benar ada penyimpangan dalam penerapan Undang-Undang Advokat yang merugikan hak konstitusional seorang advokat,” katanya.
Kasus ini berawal dari keputusan Pengadilan Tinggi Banten yang membekukan berita acara sumpah Firdaus Oiwobo, yang berdampak pada tidak aktifnya status Firdaus sebagai advokat. Tim hukum menilai keputusan tersebut dilakukan tanpa dasar kode etik dan tanpa sidang internal lembaga advokat.
Dengan langkah hukum ini, tim Deolipa Yumara berharap Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan kembali prinsip independensi profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia.