Jakarta, 11 November 2025 — Pengacara Firdaus Oiwobo akhirnya angkat bicara soal pemecatan dirinya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang terjadi usai video dirinya “naik meja” di ruang sidang menjadi viral. Dalam konferensi pers di Hotel D’Arcja, Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (11/11), Firdaus menegaskan bahwa pemecatan dan pembekuan statusnya sebagai advokat dilakukan secara tidak sah dan cacat hukum.
Ditemani kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, Firdaus mengungkapkan bahwa kejadian tersebut bermula dari insiden spontan saat dirinya mencoba melindungi kliennya, Razman, yang dikepung jaksa di pengadilan.
“Saya naik meja bukan karena emosi, tapi spontan ingin menyelamatkan klien saya. Itu pun tidak disengaja. Dalam hukum, perbuatan yang tidak dilakukan dengan kesadaran tidak bisa dijatuhi pidana, sesuai Pasal 44 KUHP,” ujar Firdaus.
Namun, menurutnya, insiden tersebut langsung berbuntut panjang. Hanya dalam waktu dua hari, ia dibekukan dari keanggotaan advokat.
“Tanggal 6 saya naik meja, tanggal 7 viral dan diminta dibekukan, tanggal 9 KAI mengumumkan pemecatan, dan tanggal 11 Mahkamah Agung mengeluarkan surat pembekuan saya. Prosesnya sangat cepat, tidak wajar,” jelasnya.
Firdaus menyebut, pemecatan itu juga dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung untuk membekukan berita acara sumpahnya. Namun ironisnya, hanya dua hari kemudian, ia justru diangkat oleh Dirjen AHU sebagai Ketua Umum Perkumpulan Badan Advokat Saudara Merdeka Indonesia.
“Bayangkan, tanggal 11 saya dibekukan, tapi tanggal 13 saya diangkat sebagai ketua umum advokat oleh Dijen AHU. Artinya secara de facto dan de jure, saya masih sah menjalankan profesi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Firdaus menuding keputusan pemecatan yang dilakukan oleh Ketua Umum KAI, Siti Jamila Lubis, tidak memiliki dasar hukum karena kepemimpinannya tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
“Saya sudah cek ke Dijen AHU, yang tercatat secara resmi masih almarhum Indrasana Lubis. Jadi kepemimpinan Siti Jamila tidak sah, dan keputusan pemecatan itu otomatis ilegal,” tegas Firdaus.
Ia juga menyoroti dugaan intervensi dari pihak Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Tinggi Banten untuk mengeluarkan surat pembekuan, yang hingga kini belum pernah disampaikan kepadanya.
Akibat pembekuan tersebut, Firdaus mengaku kehilangan berbagai kontrak kerja dengan perusahaan nasional dan asing senilai ratusan juta rupiah per bulan.
Meski begitu, ia menegaskan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya tidak arogan. Saya tetap bekerja dan menghormati hukum. Tapi kalau pembekuan ini dilakukan tanpa sidang kode etik dan tanpa vonis pengadilan, maka itu jelas cacat formil,” tuturnya.
Deolipa Yumara menambahkan bahwa kasus Firdaus ini menjadi dasar pihaknya untuk mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ke Mahkamah Konstitusi, karena adanya pelanggaran terhadap prosedur etik profesi.
Dengan langkah hukum tersebut, tim hukum Firdaus berharap agar hak-hak advokat di Indonesia kembali dijamin sesuai dengan konstitusi dan prinsip keadilan hukum.