Dhaka, Bangladesh — Mantan perdana menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, telah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Kejahatan Internasional (International Crimes Tribunal, ICT) di Dhaka atas tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tuduhan dan Vonis
Pengadilan menyatakan Hasina bersalah atas perintah penindakan keras terhadap demonstran mahasiswa dalam pemberontakan Juli–Agustus 2024, di mana sejumlah besar orang tewas dalam aksi protes massal.
Majelis hakim menuding Hasina telah memberi perintah penggunaan senjata mematikan — termasuk helikopter, drone, dan senjata api — terhadap para pengunjuk rasa.
Dalam putusan tersebut, Hasina juga dianggap memiliki “tanggung jawab komando” atas kekerasan yang terjadi.
Tuntutan Jaksa
Jaksa penuntut telah menuntut hukuman maksimal, yaitu mati, untuk Hasina dan mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal.
Sementara itu, mantan kepala polisi Chowdhury Abdullah Al-Mamun, yang bekerja sama sebagai saksi, divonis lima tahun penjara.
Sikap Hasina dan Ketegangan Politik
Sheikh Hasina menolak semua tuduhan dan menuding bahwa proses peradilan dipolitisasi. Ia menyebut pengadilan sebagai “bias” dan “dibentuk oleh pemerintah yang tidak dipilih secara demokratis.”
Di sisi lain, laporan PBB sebelumnya menyebut bahwa pasukan keamanan Bangladesh di bawah rezim Hasina melakukan “serangan sistematis dan meluas” terhadap para demonstran, dengan dugaan jumlah korban tewas hingga 1.400 orang.
Konsekuensi Diplomatik
Hasina saat ini berada di pengasingan di India, setelah melarikan diri pada Agustus 2024.
Sikap India menjadi sorotan tajam: pemerintah New Delhi menyatakan bahwa mereka “telah mencatat” vonis tersebut dan akan terus menjalin dialog dengan semua pemangku kepentingan demi “kepentingan terbaik rakyat Bangladesh.” Namun, belum jelas apakah India akan mengekstradisi Hasina.
Reaksi Publik dan Potensi Ketidakstabilan
Putusan ini telah memicu ketegangan politik di Bangladesh. Kalangan pendukung Hasina menilai vonis tersebut sebagai upaya untuk menyingkirkan lawan politik. Sementara itu, keluarga korban protes menyambut putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekerasan masa lalu.
Pengamanan di Dhaka diperketat menjelang dan sesudah vonis, dengan pasukan keamanan dikerahkan di sekitar kompleks pengadilan. ( BBC )