Jakarta-Sidang lanjutan perkara narkoba dengan terdakwa Ammar Zoni dan kawan-kawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11). Sidang berlangsung secara virtual dari Lapas Narkotika Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsi (keberatan) yang diajukan tim penasihat hukum para terdakwa.
Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegaskan bahwa keberatan yang diajukan penasihat hukum tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
JPU membantah seluruh dalil yang disampaikan penasihat hukum terdakwa Asep bin Sarif, Ardian Prasetyo bin Ari, Andi Mualim alias Koandra, Maulana bin Mursali, serta Muhammad Rifaldi. Menurut jaksa, eksepsi yang diajukan tidak tepat karena menyoal substansi perkara, bukan materi keberatan yang diperbolehkan undang-undang.
“Penasihat hukum tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca surat dakwaan. Surat dakwaan kami telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, sesuai Pasal 143 ayat (2) juncto Pasal 143 ayat (3) KUHAP,” ujar JPU.
Jaksa menyebut, dakwaan dengan nomor register PDM 270/M.1.10/10/2025 telah merinci waktu, tempat, serta uraian perbuatan para terdakwa secara berbeda, baik dalam dakwaan primer maupun subsidair.
Penasihat hukum menilai isi dakwaan untuk para terdakwa hampir sama. Namun JPU menegaskan bahwa setiap dakwaan memiliki perbedaan mendasar sesuai unsur pasal yang disangkakan, yakni:
• Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
• Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jaksa menegaskan bahwa konstruksi perbuatan masing-masing terdakwa telah dijelaskan sesuai peran dalam tindak pidana narkotika tersebut.
JPU menolak anggapan bahwa dakwaan disusun tergesa-gesa. Jaksa menyebut seluruh proses penuntutan telah dilakukan sesuai prinsip objektivitas dan asas due process of law.
“Kami sangat mengedepankan asas audi et alteram partem, menjadikan terdakwa sebagai subjek, bukan objek. Seluruh hak-hak terdakwa telah kami pastikan terpenuhi,” kata JPU.
Mengenai permintaan penasihat hukum agar sidang digelar sepenuhnya offline, jaksa menilai hal tersebut bukan bagian dari materi eksepsi dan karenanya tidak perlu ditanggapi.
Setelah memaparkan argumentasi dalam persidangan, JPU menyampaikan tiga poin permohonan kepada majelis hakim:
1. Menolak seluruh keberatan/eksepsi penasihat hukum para terdakwa.
2. Menyatakan surat dakwaan PDM 270/M.1.10/10/2025 sah, lengkap, dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama para terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Jaksa menegaskan bahwa semua langkah yang dilakukan penuntut umum telah mengikuti aturan hukum acara pidana dan bertujuan menjaga tercapainya kebenaran materiil.
Majelis hakim menyatakan akan mempertimbangkan seluruh tanggapan JPU dan eksepsi penasihat hukum sebelum mengumumkan putusan sela.
Sidang perkara narkoba dengan terdakwa Ammar Zoni dan kawan-kawan akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda putusan sela.
Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan beberapa terdakwa yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Pemeriksaan akan terus dilakukan demi memastikan proses peradilan berjalan objektif, adil, dan transparan.