Majelis Hakim Tolak Permintaan Deolipa Yumara, Kuasa Hukum Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, untuk Menyampaikan Kesimpulan

Senin, 24/11/2025

Jakarta, 24 November 2025 – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (24/11) secara resmi membuka persidangan khusus untuk agenda penandatanganan Berita Acara Sidang (BAS) dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) yang melibatkan Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri. Sidang yang berlangsung singkat itu hanya berfokus pada administrasi, tanpa agenda pemeriksaan tambahan.

Ketua majelis menyampaikan sejak awal bahwa persidangan hari ini bukanlah sidang pemeriksaan, melainkan murni proses penandatanganan BAS dari tiga kali sidang sebelumnya, yakni tanggal 6, 10, dan 17 November.

“Tidak ada acara persidangan lain karena sidang sudah diclose. Hari ini hanya penandatanganan berita acara sidang, sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya,” ujar majelis hakim saat membuka sidang.

Pihak pemohon dan kuasa hukum hadir di ruang sidang. Pada sesi awal, kuasa hukum sempat meminta untuk menyampaikan kesimpulan, namun majelis menegaskan bahwa perkara PK tidak mengenal tahapan kesimpulan, berbeda dengan perkara perdata.

“Dalam PK tidak ada acara kesimpulan. Nanti setelah PHAP berlaku, barangkali ada kesimpulan baru, itu bisa kita terapkan. Tapi untuk perkara ini, agendanya hanya penandatanganan BAS,” jelas hakim..

Majelis juga mengingatkan bahwa setiap pihak harus menandatangani seluruh rangkap BAS untuk memastikan kelengkapan administrasi. “Ada tiga rangkap, tolong ditandatangani semuanya agar tidak ada yang kurang,” ujar majelis.

Terkait ketidakhadiran salah satu pihak termohon, majelis menyampaikan bahwa kolom tanda tangan tetap dibiarkan kosong dan dapat dilengkapi kemudian, sesuai ketentuan kehadiran pada sidang sebelumnya.

Usai penandatanganan, majelis menjelaskan langkah berikutnya dalam proses PK tersebut. “Kami akan bermusyawarah untuk menentukan apakah permohonan PK ini secara formil memenuhi syarat atau tidak. Jika memenuhi syarat, berkas akan segera dikirim ke Mahkamah Agung. Jika tidak, akan diterbitkan penetapan untuk tidak melanjutkan perkara ke Mahkamah Agung,” tegas ketua majelis.

Persidangan administrasi yang berjalan tertib tersebut juga mencatat momen ketika Dwi, perwakilan pemohon, sempat terlupa menukar berkas kuasa hukum milik Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, sehingga menjadi catatan kecil di akhir proses penandatanganan.

Sementaea Deolipa Yumara kuasa hukum Adam Damiri ingin menyampaikan kesiimpuksn namun di tolak majelis hakim.

Dengan selesainya agenda hari ini, tahapan PK kini menunggu hasil musyawarah majelis hakim sebelum diputuskan apakah perkara akan dilanjutkan ke tingkat Mahkamah Agung atau dihentikan di pengadilan negeri.

Tags

Terkini