Deolipa Yumara Ungkap Dugaan Penyimpangan Prosedur KPK Terkait Penyitaan Aset Linda Susanti Senilai Rp700 Miliar

Selasa, 25/11/2025

Jakarta, 25 November 2025 — Kuasa hukum Linda Susanti, Deolipa Yumara, kembali menegaskan adanya dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyitaan aset milik kliennya. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers di Balai Wartawan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (25/11), dihadiri langsung oleh Linda Susanti, putri angkat dari Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri.

Penggeledahan dan Pemanggilan di Awal April 2024

Deolipa menjelaskan rangkaian peristiwa secara lebih detail:

• 1 April 2024: Tim KPK melakukan penggeledahan di kantor PT PBC Media milik Linda Susanti di DS Tower lantai 37. Dalam penggeledahan tersebut, semua dokumen kantor diperiksa.

• 2 April 2024: Ketika Linda sedang berada di Turki, KPK melayangkan panggilan untuk pemeriksaan. Hari itu juga Linda menjalani BAP di Gedung KPK.

• 3 April 2024: Linda Susanti mendatangi Bank BCA Cabang Milenia Tebet untuk mengecek aset dalam safe deposit box miliknya. Saat itu ia mendapati bahwa seluruh aset telah diblokir tanpa pemberitahuan resmi.

Menurut Deolipa, pemblokiran itu berlangsung selama 1 tahun penuh tanpa adanya surat tertulis dari BCA kepada pemilik aset.

Aset Senilai Rp700 Miliar Dibawa ke KPK

Pada Juli 2025, aset-aset Linda Susanti yang bernilai total sekitar Rp700 miliar diambil dari safe deposit box dan dibawa oleh penyidik KPK bersama Linda ke Gedung KPK untuk kemudian disita.

Namun hingga kini, kata Deolipa, tidak ada satu pun dokumen resmi berupa:

• Surat tanda terima penyitaan,

• Surat pemberitahuan pemblokiran dari BCA,

• Berita acara penyitaan yang disampaikan kepada pemilik aset.

“Sampai sekarang tidak ada dokumen SIT, tidak ada pemberitahuan blokir dari BCA, tidak pernah ada surat resmi yang diterima Bu Linda,” tegas Deolipa.

Dugaan Negosiasi bagi Hasil

Linda Susanti sebelumnya menyebut terdapat oknum KPK yang beberapa kali mengajaknya melakukan negosiasi bagi hasil atas aset tersebut dan menyarankan agar Linda menerima sebagian kecil aset jika tidak ingin dijerat pidana.

Deolipa menyatakan bahwa komunikasi Linda hanya dilakukan dengan penyidik KPK dan selalu berlangsung di dalam Gedung KPK, dengan jejak CCTV, daftar tamu, dan saksi-saksi yang lengkap.

Pertentangan Informasi: KPK Sebut Tidak Ada Aset Disita

Kejanggalan semakin besar ketika juru bicara KPK dalam pemberitaan publik mengatakan bahwa tidak ada penyitaan aset atas nama Linda Susanti.

“Ini membingungkan. Aset diambil, dibawa ke KPK, tapi juru bicara bilang tidak ada penyitaan. Ada dugaan tindakan sewenang-wenang dan penyelewengan oleh oknum KPK,” ujar Deolipa.

BCA Dinilai Melanggar Prosedur

Selain KPK, Deolipa menyoroti peran Bank BCA dalam proses pemblokiran:

• BCA tidak pernah mengirimkan surat resmi kepada Linda terkait pemblokiran safe deposit box,

• Pemberitahuan hanya dilakukan secara lisan,

• CCTV di BCA menunjukkan seluruh aktivitas penggeledahan dan pengambilan aset, termasuk pada 11 April 2024, yang menurut Deolipa menjadi bukti tambahan adanya pelanggaran prosedural.

Keberadaan Aset Kini Tidak Jelas

Hingga saat ini, lokasi dan status semua aset, termasuk emas, uang asing, dan sertifikat-sertifikat yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, tidak diketahui.

Padahal, kata Deolipa, semua rekaman CCTV—baik dari Bank BCA maupun Gedung KPK—masih ada dan dapat dijadikan bukti.

Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan mendapat perhatian publik setelah Linda mengungkap adanya tekanan dan dugaan penyimpangan selama proses penanganannya di KPK.

Pihak KPK hingga kini belum memberikan tanggapan rinci atas pernyataan terbaru Linda Susanti dan kuasa hukumnya.

Tags

Terkini