Jakarta — 27 November 2025-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat resmi menetapkan bahwa persidangan perkara narkotika dengan terdakwa Ammar Zoni dan lima terdakwa lainnya akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dalam putusan sela yang dibacakan pada Kamis (27/11), hakim menegaskan bahwa seluruh eksepsi para terdakwa lebih banyak menyentuh pokok perkara sehingga harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti.
“Perkara ini akan lanjut. Eksepsi para terdakwa banyak menyangkut materi yang harus dibuktikan dulu apakah benar atau tidak,” ujar majelis hakim di persidangan.
Dakwaan Dianggap Sah, Sidang Masuk Tahap Pembuktian
Majelis hakim menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkannya. Dengan demikian, persidangan resmi berlanjut ke tahap pembuktian, diawali dengan kesempatan bagi jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan saksi-saksi.
“Selanjutnya kita ke pembuktian. Penuntut umum diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menghadirkan saksi,” jelas hakim.
JPU kemudian meminta waktu satu minggu untuk mempersiapkan saksi-saksinya. Permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis.
Putusan Penting: Terdakwa Diwajibkan Hadir Langsung di Ruang Sidang
Majelis hakim kemudian membacakan penetapan nomor 632/US/2025/PN Jakarta Pusat. Inti dari penetapan tersebut adalah:
1. Persidangan selanjutnya wajib dilaksanakan secara langsung (offline) di ruang sidang PN Jakarta Pusat.
2. Penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan para terdakwa secara fisik di ruang sidang.
Penetapan ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan permohonan penasihat hukum terdakwa 1–5 serta permohonan khusus dari penasihat hukum terdakwa 6, Ammar Zoni, Jon Mathias. Majelis menilai bahwa menghadirkan para terdakwa secara langsung diperlukan untuk menjamin prinsip fair trial, menjaga stabilitas psikologis terdakwa, serta memastikan komunikasi yang jelas di hadapan majelis hakim.
Selama ini para terdakwa memang “dihadirkan”, tetapi masih secara elektronik. Mulai 4 Desember, kehadiran harus dilakukan secara fisik.
“Majelis memerintahkan penuntut umum menghadirkan para terdakwa di ruang sidang PN Jakarta Pusat,” tegas hakim.
Koordinasi dengan Lapas Menjadi Tugas Jaksa
Ketika penasihat hukum menanyakan mekanisme teknis pemindahan terdakwa dari lapas, hakim menegaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah penuntut umum dan harus dikoordinasikan dengan Dirjen Pemasyarakatan.
“Kami hanya mengeluarkan penetapan. Pelaksanaan sepenuhnya kewenangan penuntut umum,” ujar hakim.
JPU memastikan akan melaksanakan perintah tersebut dan meminta salinan resmi penetapan untuk menjadi dasar pelaksanaan.
Penjelasan Jadwal Pembuktian dan Mekanisme Kehadiran Saksi
Hakim juga menjelaskan mekanisme pemanggilan saksi sesuai court calendar yang telah disepakati:
• Penuntut umum memiliki dua kali kesempatan sidang untuk menghadirkan saksi.
• Penasihat hukum/terdakwa juga mendapat dua kali kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan.
• Jika pada sidang pertama saksi belum siap, hakim menegaskan bahwa kesempatan kedua adalah kesempatan terakhir.
“Sama untuk penuntut umum dan penasihat hukum. Dua kali kesempatan. Kalau tidak siap pada kesempatan kedua, ya dianggap tidak mengajukan,” kata hakim.
Majelis hakim resmi menunda sidang dan menjadwalkan persidangan berikutnya pada: Kamis, 4 Desember 2025Pukul 10.00 WIB Ruang sidang PN Jakarta Pusat (ruangan akan dikoordinasikan sebelum hari sidang)