Agustinus Nahak: Kasus Nikita Mirzani Seharusnya Hanya UU ITE, Bukan Pemerasan yang Bikin Hukuman Naik Jadi 6 Tahun

Rabu, 10/12/2025

Jakarta — 10 Desember 2025- Pengamat  dan praktisi hukum, Agustinus Nahak, memberikan pandangannya terkait perkembangan terbaru perkara hukum yang menjerat artis Nikita Mirzani(Nikmir), usai putusan banding Pengadilan Tinggi yang justru memperberat hukuman dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara. Hal itu disampaikan saat ditemui di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (10/12), dalam  menyikapi proses hukum antara Nikita dan pelapor dr. Reza Gladis.

Agustinus Nahak, yang sejak awal mengikuti dan menganalisis perkara ini, menilai bahwa pokok perkara secara hukum sebenarnya lebih mengarah pada pelanggaran UU ITE, bukan pemerasan atau pengancaman sebagaimana disebut dalam dakwaan yang menjerat Nikita.

“Saya sampaikan dari awal, bahwa kita ini sebenarnya hanya dikenakan Undang-Undang ITE. Harapan banding itu kan bebas atau minimal hukuman turun, tapi justru naik jadi 6 tahun,” ujarnya.

Putusan PT Dinilai Timbul Karena Pertimbangan Pemerasan

Menurut Agustinus, alasan Pengadilan Tinggi memperberat hukuman adalah karena majelis hakim menilai adanya unsur pemerasan, dengan argumentasi bahwa uang yang diterima Nikita digunakan untuk membeli aset, rumah, dan cicilan lain.

“Hakim melihat bahwa ada dua pemerasan, uangnya dipakai untuk membeli aset. Itu jadi dasar mereka menaikkan hukuman,” jelasnya.

Namun ia menyebut bahwa dari penilaian awal, dugaan pemerasan dan pengancaman seharusnya tidak terbukti.

“Saya dari awal bilang, sebenarnya tidak ada pemerasan. Yang ada itu kesepakatan pekerjaan, endorsement, komunikasi melalui perantara. Ada fakta bahwa pelapor memang ingin bertemu Nikita melalui dokter Ovi,” tambahnya.

Anjuran Ajukan Kasasi: “Masih Ada Peluang”

Agustinus meminta tim kuasa hukum Nikita untuk segera menyiapkan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Menurutnya, kasasi adalah tahap penting yang bisa memutuskan apakah Nikita dibebaskan, hukuman diturunkan, atau justru tetap pada putusan banding.

“Kasasi itu putusan final. Bisa bebas, bisa turun, bisa tetap. Jadi harus dipersiapkan. Semua bukti harus disiapkan, bahkan bukti baru jika ada,” katanya.

Ia menegaskan bahwa secara hukum, kesepakatan pekerjaan tanpa hitam di atas putih tetap sah, selama kedua pihak bersepakat dan memiliki niat baik.

“Kalau dua orang bersepakat, itu sudah hukum. Yang penting dibuktikan di kasasi bahwa perjanjian itu benar adanya,” ucapnya.

Sorotan TPPU yang Muncul Setelah Putusan Banding

Terkait munculnya pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) setelah unsur pemerasan dinyatakan terbukti di tingkat banding, Agustinus menyebut hal itu konsekuensi lanjutan dari pertimbangan hakim.

“Kalau pemerasan dianggap terbukti, otomatis akan muncul TPPU. Karena uang dianggap hasil tindak pidana dan dipakai beli aset. Tapi masih ada upaya hukum. Kita lihat di kasasi nanti,” katanya.

Kesaksian: Ada Pekerjaan dan Komunikasi dengan Pelapor

Agustinus yang pernah menjadi penasihat hukum saksi mahkota dalam perkara ini, yaitu dr. Samira (dr. Ovi), menegaskan bahwa komunikasi antara pihak pelapor dan Nikita menunjukkan adanya penawaran pekerjaan, bukan pemerasan.

“Fakta persidangan menunjukkan ada pekerjaan yang ditawarkan. Bahkan yang berkali-kali menghubungi meminta pertemuan adalah pihak pelapor, melalui dokter,” ujarnya.

Harapan Terhadap Proses Kasasi

Agustinus menilai bahwa proses kasasi harus menjadi momentum untuk menilai kembali seluruh fakta secara objektif, terutama karena Nikita disebut sudah menjalani 1 tahun masa tahanan.

“Kalau hanya ITE yang terbukti, hukumannya biasanya sekitar satu tahun. Mudah-mudahan hanya itu yang dinyatakan hakim nanti,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa keadilan harus diberikan kepada semua pihak, termasuk seorang ibu seperti Nikita.

“Dia bukan datang untuk meras atau mengancam. Jadi kasasi ini penting supaya jelas, terang benderang, dan memberikan kepastian hukum,” tutupnya.

 

Tags

Terkini