Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang mediasi terkait gugatan perbuatan melawan hukum kasus dugaan penipuan CPNS bodong senilai Rp8,1 miliar dengan 179 korban, Rabu (4/2). Namun, tiga tergugat yakni Nia Daniati, Olivia Nathania, dan Rafly Tilar kembali tidak menghadiri panggilan pengadilan.
Kuasa hukum korban, Odie Hudiyanto, menyatakan bahwa pemanggilan kedua (aanmaning) dinyatakan belum sah karena surat panggilan yang dikirim ke alamat Olivia di kawasan Kalibata Indah tidak sampai.
“Surat panggilan lewat pos dikembalikan dengan keterangan yang bersangkutan tidak tinggal di alamat tersebut. Ketua Pengadilan tadi menyampaikan permohonan maaf dan akan menugaskan langsung jurusita untuk mengantarkan panggilan ke alamat yang bersangkutan,” ujar Odie kepada awak media.
Ia menegaskan, pemanggilan ulang akan dilakukan dalam waktu satu pekan ke depan, tidak lagi dua pekan seperti biasanya. Hal itu mengingat perkara ini telah memasuki panggilan ketiga dan dinilai menjadi perhatian publik karena jumlah korban yang besar.
Ajukan Sita dan Blokir Aset
Dalam sidang tersebut, pihak korban juga telah menyerahkan surat permohonan sita dan blokir aset kepada Ketua Pengadilan. Aset yang dimohonkan untuk disita meliputi:
• Tanah dan bangunan
• Kendaraan
• Rekening bank
Menurut Odie, salah satu rumah di kawasan Kalibata ditaksir bernilai sekitar Rp25 miliar. Nilai tersebut dinilai cukup untuk menutup kewajiban para tergugat sebesar Rp8,1 miliar kepada 179 korban.
“Kewajiban mereka Rp8,1 miliar. Satu rumah saja cukup, tapi kami ajukan tiga rumah untuk mengantisipasi kemungkinan dialihkan atau dijual,” tegasnya.
Rumah di Kalibata tersebut disebut merupakan harta bersama (gono-gini) Nia Daniati dengan almarhum suami pertamanya, Muhammad Islam, warga Brunei. Dengan status tersebut, rumah itu masuk kategori harta waris yang diduga melibatkan ahli waris.
Terancam Eksekusi Pekan Depan
Ketua Pengadilan disebut memberi atensi khusus terhadap perkara ini. Jika pada panggilan ketiga pekan depan para tergugat kembali tidak hadir, pengadilan akan langsung menjalankan proses penyitaan dan pemblokiran aset.
“Kalau Rabu tanggal 11 mereka tidak datang, maka sita dan blokir akan langsung dijalankan. Ini sudah menjadi prioritas,” kata Odie.
Ia juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan eksekusi mendesak mengingat jadwal libur Lebaran yang semakin dekat.
Korban Tanggung Beban Utang dan Trauma
Sementara itu, Agustin, salah satu korban, mengungkapkan bahwa para korban telah menunggu kejelasan hampir 4,5 tahun. Banyak di antara mereka yang terlilit utang, menjaminkan sertifikat tanah, bahkan mengalami tekanan psikologis berat.
“Ada korban yang depresi karena sudah sempat menggelar syukuran, merasa diterima jadi CPNS. Malu pada tetangga dan keluarga. Bahkan ada orang tua korban yang meninggal dunia karena memikirkan utang,” ujarnya.
Agustin menegaskan, para korban hanya menuntut hak mereka kembali sesuai amar putusan pengadilan.
“Kami tidak meminta uang mereka. Kami hanya meminta uang kami yang dulu kami kumpulkan dengan berutang sana-sini,” katanya.
Para korban berharap proses eksekusi segera berjalan agar dana mereka dapat dikembalikan, sekaligus menjadi penegasan hukum atas kasus yang telah menyita perhatian publik tersebut.