Jakarta, 4 Maret 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan, FAR, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023–2026.
Penetapan tersangka dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada 2–3 Maret 2026 di wilayah Pekalongan dan Semarang. KPK turut mengamankan 14 orang dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara bermula dari dugaan konflik kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan.
Dirikan Perusahaan, Menang Tender di Wilayah Sendiri
Konstruksi perkara mengungkap bahwa satu tahun setelah FAR menjabat sebagai Bupati Pekalongan periode pertama (2021–2025), suaminya ASH bersama anaknya MSA mendirikan perusahaan bernama PT RNB pada 2022.
Perusahaan tersebut bergerak di bidang penyedia jasa dan aktif mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam struktur awal, ASH menjabat sebagai komisaris dan MSA sebagai direktur. Pada 2024, posisi direktur digantikan oleh RUL, yang disebut sebagai orang kepercayaan bupati.
“Masalahnya bukan pada pendirian perusahaan, tetapi ketika perusahaan tersebut ikut serta dan mendominasi proyek di wilayah yang menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Asep.
Sepanjang 2025, PT RNB diketahui mengerjakan proyek outsourcing di 17 perangkat daerah, tiga rumah sakit umum daerah (RSUD), dan satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan.
Intervensi Kepala Dinas dan Rekayasa HPS
KPK menduga FAR melalui anak dan orang kepercayaannya mengintervensi kepala dinas agar memenangkan PT RNB, meski terdapat perusahaan lain yang mengajukan penawaran lebih rendah.
Tak hanya itu, perangkat daerah yang akan melakukan pengadaan diminta menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) lebih awal kepada PT RNB agar nilai penawaran dapat disesuaikan mendekati HPS.
“Ini bentuk conflict of interest. Seharusnya kepala daerah mengawasi, bukan ikut bermain,” tegas Asep.
Aliran Dana Rp46 Miliar, Rp19 Miliar Dinikmati Keluarga
KPK mencatat transaksi masuk ke rekening PT RNB selama 2023–2026 mencapai Rp46 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp22 miliar digunakan untuk membayar gaji pegawai outsourcing, sementara sisanya diduga dibagikan kepada keluarga bupati dan pihak terkait.
Total dana yang diduga dinikmati keluarga mencapai sekitar Rp19 miliar dengan rincian:
• FAR: Rp5,5 miliar
• ASH: Rp1,1 miliar
• RUL: Rp2,3 miliar
• MSA: Rp4,6 miliar
• MHN (anak): Rp2,5 miliar
Sebagian dana juga ditarik tunai sekitar Rp3 miliar. Pengelolaan dan distribusi uang disebut diatur langsung oleh FAR melalui grup WhatsApp bernama “Belanja RSUD”. Dalam grup tersebut, staf melaporkan dan mendokumentasikan setiap penarikan uang.
Barang Bukti dan Penahanan
Dalam OTT ini, KPK mengamankan:
• Barang bukti elektronik (handphone dan laptop) berisi percakapan serta dokumen keuangan,
• Dokumen kontrak pengadaan,
• Sejumlah kendaraan roda empat yang diduga terkait hasil tindak pidana.
FAR resmi ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 4 hingga 23 Maret 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Ia dijerat Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor juncto ketentuan KUHP terbaru. Pasal 12 huruf i mengatur tentang penyelenggara negara yang dengan sengaja turut serta dalam pengadaan atau pemborongan yang menjadi kewenangannya—yang dikenal sebagai delik konflik kepentingan.
Potensi Pengembangan Perkara
Meski baru menetapkan satu tersangka, KPK menegaskan penyidikan masih terus berkembang, termasuk kemungkinan penerapan pasal terhadap pihak lain maupun korporasi serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Bukan berarti berhenti di sini. Jika kecukupan alat bukti terpenuhi, tentu akan kami tindaklanjuti,” ujar Asep.
KPK juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Pekalongan yang melaporkan dugaan ini, serta dukungan dari PPATK dan aparat kepolisian dalam menelusuri aliran dana.
Kasus ini menjadi sorotan karena dinilai sebagai modus korupsi yang lebih sistemik, di mana perusahaan yang terafiliasi kepala daerah digunakan sebagai kendaraan untuk menguasai proyek pemerintah tanpa mekanisme suap konvensional.