KPK Tahan Mantan Menteri Agama Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Kamis, 12/03/2026
KPK

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Agama periode 2019–2024, Yaqut Cholil Qoumas, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia tahun 2023–2024.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/3/2026), menyampaikan bahwa penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 12 hingga 31 Maret 2026.

“Pada hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka saudara YCEQ untuk 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK Gedung Merah Putih,” ujar Asep.

Selain Yaqut, KPK juga telah menetapkan satu tersangka lain yakni IAA alias GA yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama pada periode yang sama. Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Modus Pembagian Kuota Haji

Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan KPK, dugaan korupsi bermula dari pengelolaan kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.

Pada 2023, Indonesia menerima tambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah. Dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), kuota tambahan tersebut awalnya disepakati seluruhnya dialokasikan untuk jemaah reguler yang antreannya sangat panjang.

Namun kemudian kuota itu dibagi dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. KPK menemukan indikasi adanya pengaturan sehingga sebagian kuota khusus dapat diisi jemaah tanpa antrean melalui skema percepatan.

Para calon jemaah yang ingin langsung berangkat diduga diminta membayar biaya tambahan sekitar 5.000 dolar AS atau sekitar Rp84,4 juta per orang.

Dana tersebut dikumpulkan dari sejumlah penyelenggara ibadah haji khusus dan kemudian diduga mengalir kepada sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Agama.

Dugaan Praktik Berulang pada 2024

Praktik serupa diduga kembali terjadi pada penyelenggaraan haji 2024. Saat itu Indonesia memperoleh kuota dasar 221.000 jemaah dan tambahan 20.000 kuota dari pemerintah Arab Saudi.

Dalam rapat resmi dengan DPR, tambahan kuota tersebut disepakati mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yakni pembagian 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun dalam pelaksanaannya, KPK menduga kuota tambahan justru dibagi 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Kebijakan ini dinilai menyimpang dari aturan dan menyebabkan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang seharusnya berangkat pada 2024 gagal berangkat.

Dalam skema tersebut, penyelenggara haji khusus juga diduga diminta membayar “commitment fee” sekitar 2.500 dolar AS per jemaah.

Kerugian Negara Ratusan Miliar

Berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan penyimpangan dalam perkara ini menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp622 miliar.

KPK juga telah menyita sejumlah aset yang diduga terkait perkara ini, antara lain uang sekitar 3,7 juta dolar AS, Rp22 miliar, 16 ribu riyal, empat unit mobil, serta lima bidang tanah dengan total nilai lebih dari Rp100 miliar.

Dugaan Upaya Pengondisian Pansus DPR

Dalam penyidikan, KPK juga menemukan adanya dugaan upaya pemberian uang sekitar 1 juta dolar AS kepada Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR. Namun menurut penyidik, upaya tersebut ditolak oleh pihak pansus.

“Berdasarkan keterangan saksi, ada upaya memberikan sesuatu kepada pansus, tetapi ditolak,” kata Asep.

Upaya Memulihkan Kepercayaan Publik

KPK menegaskan penindakan ini tidak hanya bertujuan menjerat pihak yang diduga terlibat, tetapi juga memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Menurut Asep, penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji sangat merugikan masyarakat, terutama jemaah reguler yang harus menunggu hingga puluhan tahun untuk menunaikan ibadah haji.

“Ibadah haji memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat bagi umat Islam. Ketika terjadi penyimpangan, hal itu tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

Tags

Terkini