Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membentuk satuan tugas khusus guna memberantas penipuan dalam program yang didanai pemerintah federal. Penandatanganan tersebut dilakukan bersama Wakil Presiden JD Vance di Gedung Putih pada 16 Maret 2026.
Dalam pernyataannya, Trump menyebut penipuan pada program federal telah merugikan pembayar pajak Amerika Serikat hingga puluhan bahkan ratusan miliar dolar. Melalui perintah eksekutif ini, pemerintah akan membentuk task force lintas lembaga yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden JD Vance.
“Langkah ini akan menangani berbagai penipuan yang terjadi di negara kita. Kami akan mengembalikan miliaran dolar kepada pembayar pajak Amerika,” ujar Trump.
Satuan tugas tersebut juga melibatkan Ketua Federal Trade Commission (FTC) Andrew Fergusonsebagai wakil ketua. Pemerintah menyatakan pendekatan yang dilakukan akan melibatkan berbagai lembaga federal untuk mengungkap dan menindak kasus penipuan dalam program bantuan negara.
Trump menyoroti sejumlah dugaan penipuan besar yang terjadi di beberapa negara bagian seperti Minnesota dan California. Ia menyebut kasus di Minnesota saja diduga mencapai sekitar 19 miliar dolar, sementara di California disebut lebih besar lagi.
Selain isu penipuan anggaran, Trump juga menyinggung berbagai isu kebijakan nasional dan internasional, termasuk operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Trump menegaskan bahwa pemerintahannya tidak ingin perang, namun menilai Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.
“Iran adalah kepemimpinan yang sangat berbahaya. Jika mereka memiliki senjata nuklir, mereka akan menggunakannya,” kata Trump.
Trump juga memuji operasi militer Amerika yang menurutnya berhasil menghancurkan kemampuan militer Iran, termasuk angkatan laut dan sistem pertahanan udara mereka.
Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden JD Vance menyatakan bahwa pembentukan task force anti-penipuan merupakan upaya terbesar dalam sejarah Amerika untuk mengembalikan dana pembayar pajak yang disalahgunakan.
Menurutnya, selama ini banyak lembaga pemerintah tidak saling berbagi informasi sehingga penipuan dalam program bantuan sosial, termasuk program kesehatan seperti Medicaid, sulit diungkap.
“Ini adalah pendekatan seluruh pemerintah untuk menghentikan penipuan dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga Amerika yang berhak,” ujar Vance.
Trump juga menyinggung sejumlah agenda politik domestik, termasuk rencana kebijakan pemilu seperti penerapan identitas pemilih dan pembatasan sistem pemungutan suara melalui pos, yang menurutnya diperlukan untuk mencegah kecurangan dalam pemilu di Amerika Serikat.