Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah dinamika global yang terus menguji rantai pasok dunia. Dengan fundamental ekonomi yang dinilai kokoh serta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang aman, pemerintah melihat situasi ini sebagai momentum untuk mendorong transformasi menuju sistem kerja yang lebih modern, efisien, dan berbasis digital.
Dalam keterangan resminya, Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan baru ini diambil untuk menjaga ketenangan masyarakat sekaligus memastikan produktivitas tetap berjalan optimal.
Salah satu langkah utama adalah penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat. Kebijakan ini akan diatur melalui surat edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri sebagai bagian dari percepatan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Selain itu, pemerintah juga memberlakukan sejumlah kebijakan efisiensi, di antaranya pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik. ASN serta masyarakat didorong untuk beralih ke transportasi publik guna mengurangi beban mobilitas.
Efisiensi juga diterapkan pada perjalanan dinas, dengan pengurangan hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar negeri. Sementara itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memperluas pelaksanaan car free day, baik dari sisi durasi maupun cakupan wilayah, sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.
Tak hanya sektor pemerintahan, kebijakan serupa juga diarahkan kepada sektor swasta. Penerapan WFH di lingkungan perusahaan akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik tiap sektor usaha. Kebijakan ini juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa sejumlah sektor tetap wajib beroperasi secara normal dan tidak mengikuti skema WFH. Sektor tersebut meliputi layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, perguruan tinggi, khususnya semester empat ke atas, akan menyesuaikan dengan kebijakan dari kementerian terkait.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mendukung kebijakan ini melalui penghematan energi, penggunaan transportasi publik, serta tetap menjalankan aktivitas ekonomi secara produktif.
Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Pengaturan teknis lebih lanjut akan dituangkan dalam surat edaran resmi dari Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan.