Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan adanya dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat program perumahan rakyat di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan usai rapat bersama Presiden, Menteri Keuangan, serta jajaran kementerian terkait, yang membahas langkah strategis peningkatan program bedah rumah bagi masyarakat.
“Program ini sangat signifikan. Tahun lalu hanya sekitar 45 ribu rumah, tahun ini ditingkatkan menjadi 400 ribu rumah dan mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” ujar Maruarar.
Fokus Pemerataan dan Keadilan
Menurutnya, program bedah rumah tahun ini dirancang lebih merata. Jika sebelumnya masih ada sekitar 220 daerah yang belum mendapatkan program, kini seluruh wilayah Indonesia dipastikan akan menerima manfaat.
Program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Optimalisasi Aset Negara
Selain renovasi rumah, pemerintah juga akan memaksimalkan pemanfaatan lahan milik negara, termasuk aset milik BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia, untuk pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan.
Langkah ini dilakukan guna menjawab kebutuhan hunian di kota-kota besar, dengan konsep hunian campuran bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.
Proyek Awal di Jakarta dan Bandung
Pemerintah mulai merealisasikan program ini di sejumlah titik strategis. Salah satunya di kawasan Senen, Jakarta, dengan pembangunan sekitar 300 unit rumah yang ditargetkan rampung pada 15 Juni 2026.
Selain itu, proyek lanjutan sebanyak 500 unit juga tengah dipersiapkan di wilayah Jakarta. Sementara di Bandung, proses identifikasi lahan potensial telah dilakukan dan pembangunan direncanakan dimulai dalam waktu dekat.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Program perumahan ini tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta. Salah satunya melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Astra yang berkomitmen membangun 1.000 unit rumah susun.
“Ini bentuk gotong royong, ada APBN, Danantara, dan juga swasta yang ikut berkontribusi,” jelas Maruarar.
Skema Hunian dan Kemudahan Regulasi
Pemerintah juga tengah menyiapkan skema kepemilikan hunian, baik melalui sistem sewa maupun kepemilikan. Untuk mempercepat program, sejumlah kebijakan insentif telah diberikan, seperti pembebasan pajak BPHTB dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penataan Lahan dan Pendataan Penerima
Terkait lahan negara yang saat ini telah ditempati masyarakat, pemerintah akan melakukan pendekatan persuasif dan komunikasi yang baik.
Sementara itu, penentuan penerima program akan mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai yang mampu justru mendapat bantuan, sementara yang membutuhkan tidak,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah menargetkan program perumahan rakyat tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga berkelanjutan dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.