Penyerahan Denda dan Aset Negara Tahap VI, Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Perang Melawan Mafia Hutan

Jum'at, 10/04/2026
 Penyerahan Denda dan Aset Negara Tahap VI, Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Perang Melawan Mafia Hutan
Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menyelamatkan keuangan negara ( Biro Sekpres )

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menyelamatkan keuangan negara dan menertibkan kawasan hutan melalui penyerahan denda administratif serta penguasaan kembali lahan hutan tahap VI. Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama jajaran menteri, aparat penegak hukum, dan pimpinan lembaga negara.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas upaya penyelamatan aset negara yang terus berjalan.

Total Rp420 Triliun Lebih Diselamatkan

Dalam laporan yang disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, pemerintah berhasil mengumpulkan dan menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah signifikan.

“Total dana yang diserahkan hari ini mencapai lebih dari Rp420 triliun, yang berasal dari berbagai sumber, termasuk denda administratif kehutanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hasil penanganan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Selain itu, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga berhasil menguasai kembali lahan hutan dalam skala besar, mencakup:

• 88.260 hektar dari sektor perkebunan sawit

• 10.257 hektar dari sektor pertambangan

Pada tahap VI ini, pemerintah juga menyerahkan kembali:

• 254.780 hektar kawasan hutan konservasi kepada Kementerian Kehutanan

• 30.543 hektar lahan sawit untuk pengelolaan negara melalui BUMN terkait

Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas PKH tercatat telah menyelamatkan aset negara dengan nilai mencapai sekitar Rp371 triliun.

Presiden: Negara Tidak Boleh Kalah

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari perjuangan besar melawan praktik ilegal yang merugikan negara.

“Menjaga kekayaan negara adalah pekerjaan penuh kehormatan. Negara tidak boleh kalah dari mafia yang menghisap kekayaan hutan Indonesia,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu satu setengah tahun pemerintahannya, total uang negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp31,3 triliun hanya dari kasus-kasus tertentu.

Menurutnya, dana sebesar itu dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat, seperti:

• Renovasi puluhan ribu sekolah

• Perbaikan ratusan ribu rumah rakyat

• Pembangunan infrastruktur desa

Ancaman Tak Surutkan Penegakan Hukum

Presiden juga mengungkap adanya tekanan dan intimidasi terhadap anggota Satgas PKH di lapangan. Namun ia memastikan negara akan hadir penuh.

“Kalau ada yang mengancam Satgas PKH, berarti mengancam Presiden Republik Indonesia,” ujarnya dengan tegas.

Ia memerintahkan seluruh aparat, termasuk TNI dan Polri, untuk tidak ragu menindak pelaku pelanggaran hukum, termasuk tambang dan perkebunan ilegal.

Penegakan Hukum Jadi Kunci Kesejahteraan

Dalam penutupnya, Presiden menekankan bahwa penegakan hukum bukan hanya soal keadilan, tetapi juga fondasi utama bagi kesejahteraan rakyat.

“Hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan negara. Tanpa itu, tidak mungkin rakyat kita sejahtera,” katanya.

Acara ditutup dengan prosesi penyerahan simbolis serta pemutaran video kilas balik kinerja Satgas PKH, yang menggambarkan upaya besar negara dalam merebut kembali aset strategis demi kepentingan rakyat.

Pemerintah menegaskan, langkah ini akan terus berlanjut sebagai bagian dari agenda besar reformasi tata kelola sumber daya alam dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tags

Terkini