Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali pentingnya memperkuat hukum internasional di tengah meningkatnya ketegangan global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Dalam pernyataannya kepada wartawan di New York, ia menyoroti apa yang disebutnya sebagai kemerosotan serius penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional di berbagai wilayah konflik.
Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas pelanggaran aturan penggunaan kekuatan, perlindungan warga sipil, hingga keselamatan personel kemanusiaan dan PBB di lapangan. “Keadilan seharusnya buta, tetapi hari ini terlalu banyak pihak memilih untuk memalingkan wajah dari keadilan itu sendiri,” ujarnya.
Sekjen PBB memperingatkan bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum internasional akan membawa konsekuensi serius. “Ketidaktaatan hukum melahirkan kekacauan, memicu penderitaan, dan berujung pada kehancuran,” katanya, seraya menegaskan bahwa saat ini bukan waktu untuk mundur dari hukum internasional, melainkan untuk memperkuatnya.
Ia menegaskan bahwa International Court of Justice merupakan pilar utama tatanan hukum global dan akan segera diperingati pada ulang tahun ke-80. Dalam rangka itu, ia dijadwalkan melakukan kunjungan ke The Hague sebagai bentuk dukungan terhadap institusi hukum internasional tersebut.
Menurutnya, selama delapan dekade ICJ telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa antarnegara secara damai. Ia menegaskan bahwa hukum internasional berlaku untuk semua negara tanpa pengecualian dan tidak bersifat opsional.
Dalam konteks konflik di Timur Tengah, Sekjen PBB kembali menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk krisis yang sedang berlangsung. Ia menyerukan dimulainya kembali perundingan serius serta perlunya mempertahankan dan memperpanjang gencatan senjata.
Ia juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap kebebasan navigasi internasional, termasuk di Strait of Hormuz, yang menurutnya harus dijaga oleh semua pihak demi stabilitas global.
Menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan dimulainya kembali pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran, Sekjen PBB menyebut bahwa dialog tersebut sangat penting untuk dilanjutkan. Ia menilai penyelesaian konflik yang kompleks tidak dapat dicapai dalam satu kali pertemuan.
“Tidak realistis mengharapkan hasil dari masalah yang begitu panjang hanya dalam satu sesi,” ujarnya, seraya menyebut adanya peluang yang cukup besar bagi kelanjutan perundingan.
Ia juga mengungkapkan bahwa PBB telah mengalokasikan dana darurat sebesar 12 juta dolar untuk bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak, guna mendukung kebutuhan warga yang membutuhkan.
Selain itu, ia menyinggung pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel yang berlangsung di Washington. Menurutnya, dialog tersebut dapat menjadi langkah awal penting untuk mengurangi ketegangan, meskipun tidak diharapkan menghasilkan solusi instan.
Sekjen PBB menekankan bahwa dinamika konflik antara Lebanon dan Israel selama ini turut memengaruhi stabilitas kawasan, termasuk hubungan antara kelompok bersenjata dan pemerintah.
Menutup pernyataannya, Sekjen PBB menegaskan kembali bahwa masa depan kawasan hanya dapat dicapai melalui diplomasi, pengendalian diri, dan kerja sama internasional. “Ini saatnya untuk menahan diri, bertanggung jawab, dan kembali berkomitmen pada hukum internasional,” ujarnya.