Citraselebriti — Pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, menanggapi rencana salah satu oknum yang diduga terlibat dalam aksi demonstrasi terhadap kliennya untuk melaporkan dugaan doxing dan pencemaran nama baik.
Minola mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan apabila orang tersebut ingin menempuh jalur hukum. Namun, ia mengingatkan adanya hak publik untuk mengetahui atau right to know, terutama ketika suatu persoalan sudah menjadi konsumsi masyarakat.
“Silakan saja, itu haknya dia. Hanya saja perlu diketahui, dalam teori hukum ada yang namanya hak publik untuk mengetahui atau istilah kerennya right to know,” ujar Minola.
Menurut Minola, pihak yang melakukan demonstrasi sebelumnya telah memasuki ruang publik dengan menyampaikan tuduhan terhadap Ruben Onsu. Karena itu, masyarakat dinilai memiliki kepentingan untuk mengetahui siapa pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut.
Ia juga menilai, penggunaan identitas misterius dalam aksi demonstrasi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kebenaran aspirasi yang disampaikan.
“Kalau orang menyuarakan sesuatu yang benar, seharusnya dia tidak perlu menutupi identitasnya. Tetapi karena mereka menyembunyikan identitas, masyarakat tentu penasaran dan ingin mengetahui siapa orang di balik aksi tersebut,” katanya.
Minola menambahkan, masyarakat yang kemudian mencari tahu identitas pihak-pihak yang terlibat dalam demonstrasi tidak serta-merta dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum.
Ia membandingkan persoalan tersebut dengan pengungkapan suatu kejadian melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV yang kemudian disebarluaskan agar masyarakat mengetahui pihak yang diduga melakukan perbuatan tertentu.
“Kalau yang kamu lakukan adalah perbuatan melanggar hukum, menurut saya bukan suatu hal yang melanggar hukum ketika orang mengungkap perbuatanmu. Kalau tidak siap identitasnya diketahui, jangan melakukan demonstrasi dengan materi yang tidak jelas. Tunjukkan wajah dan berani mempertanggungjawabkan aspirasi yang disampaikan,” tuturnya.
Minola juga menyinggung Pasal 433 dan 434 KUHP terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Menurutnya, persoalan tuduhan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi perlu dilihat terlebih dahulu dari aspek hukum.
Ia turut mengingatkan bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan berdasarkan penafsiran atau analogi secara sembarangan.
“Jangan sampai semua hal ditarik-tarik ke pasal penyebaran data pribadi. Padahal, pihak tersebut lebih dahulu melakukan dugaan pencemaran nama baik terhadap orang lain. Ini pendapat saya, bahwa hak publik untuk mengetahui juga harus diperhatikan,” jelasnya.
Meski demikian, Minola mempersilakan apabila pihak yang merasa dirugikan tetap ingin membuat laporan ke kepolisian. Nantinya, aparat penegak hukum yang akan menilai apakah laporan tersebut memenuhi unsur pidana.
“Namanya orang mau melapor, silakan saja. Itu haknya. Tinggal nanti pihak kepolisian akan memeriksa apakah ada niat mencemarkan nama baik atau tidak. Yang penting jangan sampai terjadi kriminalisasi,” pungkas Minola.
